Ketua DPR: Kasus Nirina Zubir Momentun Berantas Mafia Tanah hingga ke Akar

Post a Comment


PANTAUSATU.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah bersama aparat hukum memberantas mafia tanah yang telah merampas penghidupan.

Puan mengatakan, kasus perampasan tanah yang dialami artis Nirina Zubir hanyalah salah satu contoh kasus mafia tanah yang banyak dialami masyarakat.

"Tanah adalah sumber penghidupan. Mereka yang merampas tanah adalah perampas penghidupan orang. Harus diberantas!” kata Puan dalam siaran pers, Jumat (19/11/2021).

“Kasus Nirina Zubir harus menjadi momentum pemberantasan mafia tanah sampai akar-akarnya,” ujar Puan.

Politisi PDI-P itu pun meminta agar jaringan mafia tanah harus bisa diurai dan diberantas meski melibatkan banyak pihak.

Ia menegaskan, tidak boleh ada toleransi bagi mafia tanah yang telah merampas penghidupan orang. Menurut dia, tindakan para mafia tanah  bisa membuat orang sengsara sehingga patut dihukum seberat-beratnya.

Lebih lanjut, Puan berharap Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menindak tegas apabila ada pegawainya yang terlibat dalam aksi mafia tanah karena tak sedikit kasus-kasus perampasan tanah yang melibatkan oknum pemerintah.

“Pecat apabila ada oknum Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam kasus mafia tanah. Banyaknya kasus pertanahan juga menunjukkan belum maksimalnya tertib administrasi dalam pengelolaan BPN sehingga harus mendapat atensi yang lebih lagi,” kata Puan.

Ia juga menyarankan pembentukan satuan tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk menyelesaikan persoalan internal Kementerian ATR/BPN.

Selain itu, Puan juga mengingatkan BPN agar melakukan penyaringan yang ketat untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

“Instansi yang memiliki kewenangan harus berupaya mencari SDM yang berintegritas agar masyarakat merasa aman ketika mengurus harta bendanya,” tuturnya.

Diberitakan, keluarga artis peran Nirina Zubir menjadi korban mafia tanah. Keluarga Nirina Zubir khususnya mendiang ibunya, Cut Indria Marzuki, mengalami penggelapan aset berupa enam sertifikat tanah.

Kasus penggelapan aset tanah tersebut didalangi oleh asisten rumah tangga yang bernama Riri Khasmita.

“Awalnya ibu saya merasa suratnya hilang, jadi minta tolong kepada asisten rumah tangga pada 2009 untuk diurus suratnya. Namun alih-alih diurus, surat tersebut disalahkan gunakan dengan mengubah nama kepemilikan," kata Nirina Zubir, dalam jumpa pers yang digelar di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (17/11/2021).

Polda Metro Jaya mengungkap modus Riri dalam menggelapkan enam sertifikat tanah bangunan senilai Rp 17 miliar milik Nirina.

Para tersangka diduga beraksi dengan memalsukan tanda tangan ibu Nirina Zubir untuk menerbitkan akta kuasa menjual, lalu membalik nama keenam sertifikat tersebut.

"Modus operandinya mereka ini dengan memalsukan tanda tangan. Awalnya dipercaya oleh almarhum (ibunda Nirina) untuk mengurus pembayaran PBB, dikasih surat kuasa oleh almarhum, tetapi berkembang," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Yusri Yunus, Kamis (18/11/2021).

Selain dipercaya mengurus pembayaran, pelaku juga dipercaya memegang enam sertifikat tersebut. (kompas

Pantausatu
Media mencerahkan juga mencerdaskan

Berita lainnya

Post a Comment