Keluarga Gus Dur Didorong Gelar Muktamar Luar Biasa PKB

Post a Comment


PANTAUSATU.id - Mantan Ketua DPC PKB Raja Ampat Saruddin Binwasef berharap keluarga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ikut mendorong digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB).

Menurutnya, telah terjadi banyak pelanggaran AD/ART, termasuk dirinya yang menjadi korban karena diberhentikan sepihak dari jabatan Ketua DPC PKB Raja Ampat.

"Jadi saya mewakili teman-teman di Papua Barat dan Papua segera, saya memohon meminta kepada petinggi-petinggi sesepuh keluarga Ciganjur, mbak Yenny Wahid, Ibu Khofifah, Pak Mahfud segera melaksnakan Muktamar Luar Biasa untuk bagaimana menata struktur PKB kedepan lebih bagus, sesuai apa awal berdirinya PKB," kata Saruddin saat dihubungi, Rabu (14/4/2021).

Adapun di Papua Barat, Saruddin mengatakan terdapat 6 Ketua DPC yang diberhentikan sepihak.

Dia kembali meminta para keluarga Gus Dur untuk bergerak dan tidak diam.

"Keluarga Ciganjur saya mohon jangan diam, tapi cobalah supaya apa? yang di daerah-daerah ini berteriak tidak mubazir tapi terarah untuk kita bikin riak-riak kecil tapi akan terjadi gelombang arus besar," pungkasnya.

Pelanggaran AD/ART?

Munculnya KLB PKB ditengarai karena banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Hal ini diungkapkan oleh Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu.

Ia juga mengaku merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi, Senin (12/4).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum sehingga AD/ART partai diubah.

Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC.

Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC.

Setelah didengungkan oleh mantan Ketua DPC PKB Karawang Ahmad Zamakhsari alias Jimmy, kini mantan Ketua DPC PKB Bandar Lampung, Juanda turut menyuarakan hal yang sama.

Dia mengatakan, kepemimpinan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah terjadi pelanggaran AD/ART.

Mulai dari tidak adanya fungsi Dewan Syura dan Ketua DPC.

"Di PKB fungsi Dewan Syura sudah tidak ada dan sekarang fungsi Ketua DPC sudah tidak ada," kata Juanda saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Selain itu, dia mengatakan saat ini PKB telah keluar jalur dari khitahnya lantaran tidak ada demokrasi di internal PKB.

Dia menyebut saat ini PKB dikuasai oleh keluarga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Karena Cak Imin sdh lebih dari 3 priode memimpin PKB. Dan PKB sudah menjadi milik keluarga Cak imin bukan lagi Partainya warga Nahdliyin," pungkasnya. (tribun/ps)

Pantausatu
Media mencerahkan juga mencerdaskan

Berita lainnya

Post a Comment