Terkait Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Kena OTT KPK Rp 1 M, Netizen Ngetag KPK: Pecat Novel Baswedan

Post a comment
Ilustrasi uang


PANTAUSATU.id
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan barang bukti (BB) uang Rp 1 miliar. Terkait hal itu, KPK menjadi sorotan publik. 

Pegiat media sosial (Medsos) Denny Siregar menyentil KPK. Denny mempertanyakan kinerja KPK yang hanya memantau uang yang kecil-kecil.

"Makin kesini, uang yang dikorupsi makin kecil aja... Gak sebanding ma resikonya 😄😄," kata Denny Siregar di medsos, Sabtu (27/2/2021).

Sejumlah warganet ikut mengomentari pekerjaan KPK di kolom reply Denny Siregar. 

"tuh di dki ,puluhan bahkan ratusan dugaan korupsi dr awal wan abud menjabat, nga prh dilirik kpk. gue nunggu kejaksaan nih ngebongkarnya. apa mrk sll kebagian atau knp yah 🤔," tulis @haluan***

"Uang 1 milyar di kejar ,uang trilyunan di depan mata gak kelihatan ,seharus nya @KPK_RI pecat @nazaqistsha karena mata nya kan cuma 1 jadi gak bisa melihat dengan jelas," tulis @Mudasir***

"1 milyar di ujung lautan kelihatan, 500 milyar dipelupuk mata ga kelihatan...," tulis @meow***

Anies Baswedan Pantas Dipidana Seumur Hidup?

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean beberapa waktu lalu mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan layak dipidana hukuman seumur hidup terkait commitment fee atas gagalnya penyelenggaraan Formula E.

Ferdinand menegaskan, untuk penyelenggaraan Formula E, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan dana sebanyak Rp 560 miliar. Namun, hingga kini kegiatan itu tak menghasilkan apa-apa. Lantas dia menyebut tindakan itu masuk dalam perbuatan tindak pidana korupsi (Tipikor).

"Anies Baswedan layak dituduhkan, layak didakwakan melanggar Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dan diancam dengan pidana seumur hidup"

"Akhirnya kebodohan pun semakin menggila ketika fee E Formula dibayarkan kepada penyelenggara sebesar Rp 560 Miliar. Dan akhirnya, tahun pun berlalu 2019, agenda tak terlaksana, kegiatan gagal dan fee pun hilang, raib begitu saja. APBD yang berasal dari pajak rakyat hilang tanpa bekas sebesar Rp 560 Miliar, tanpa hasil tanpa manfaat apapun untuk rakyat Jakarta. Baswedan memang Edan..!!" katanya beberapa waktu lalu.

Politisi Partai Demokrat ini berpendapat, tindakan Anies Baswedan sudah menyalahi jika mengacu pada pasal 2 dan 3 Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor.

"Disini jelas unsurnya terpenuhi yaitu, seseorang, pejabat berwenang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara. Anies Baswedan adalah Gubernur, pejabat yang berwenang mengelola keuangan negara (daerah) secara melawan hukum memperkaya suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara," ujarnya.

"Maka Anies Baswedan layak dituduhkan, layak didakwakan melanggar Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dan diancam dengan pidana seumur hidup," ucapnya menambahkan.

Namun, Ferdinand menyayangkan tidak ada tindakan tegas dari KPK. Sementara dana yang digelontorkan untuk penyelenggaraan Formula E begitu besar.

"Nah ini kenapa KPK tidak turun? Padahal jelas-jelas ada uang negara yang raib begitu saja tanpa manfaat sebesar Rp 560 M dan pasti memperkaya suatu korporasi," kata dia.

Sebelum KPK melakukan penyelidikan, sebaiknya kata dia, Anies Baswedan mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Saya berharap KPK segera turun menyelidiki kasus yang terang benderang didepan mata ini. Dan sebelum KPK turun, ada baiknya Anies Baswedan mundur lah dari jabatannya," kata Ferdinand Hutahaean. (tgr/ps) 

Pantausatu
Media mencerahkan juga mencerdaskan

Berita lainnya

Post a comment