PPP ke Demokrat: Pembahasan Revisi UU Pemilu Tak Perlu Dikaitan dengan Gibran

Post a comment
Arsul Sani

PANTAUSATU.id - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta Partai Demokrat untuk tidak mengkaitan revisi UU Pemilu dengan majunya Gibran Rakabuming Raka di Pigub DKI 2024 mendatang.

Hal ini dikatakan Arsul setelah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyiapkan anaknya tersebut maju di Pilgub 2024.

“Tidak perlu dengan lambungan (tebakan) yang terlalu jauh, seperti kita menendang bola yang jauh, nggak perlu seperti itu,” katanya kepada wartawan, Kamis (11/2).

Menurut Arsul, jika memang Gibran berminat untuk bertarung di Pilgub DKI Jakarta, maka bisa saja ia ikut perhelatan tersebut di tahun 2022 apabila jadwal penyelenggaraan telah dinormalisasi.

“Tidak ada urusannya. Kalau dia mau ke pilkada DKI juga bisa kok 2022. Tidak perlu menunggu 2024,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja mempersiapkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka untuk Pilgub DKI Jakarta di 2024 mendatang. Hal ini dikatakan Irwan, lantaran DPR tiba-tiba sepakat untuk menunda pembahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Pemilu.

“Mungkin keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta. Karena dirasa terlalu cepat Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022,” ujar Irwan.

Irwan melajutkan, adanya perubahan sikap fraksi di Komisi II DPR menujukkan sikap inkonsisten. Sebab dahulu para fraksi mengiginkan adanya revisi UU Pemilu. Namun mendadak pembahasan UU Pemilu ini dihentikan.

“Ini tentu akan menjadi banyak pertanyaan masyarakat karena inkonsistensi pemerintah dan parlemen. Kecurigaan bahwa pemerintah dan parlemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata sangat susah untuk dibantah,” katanya.

“Apalagi revisi UU Pemilu ini kan sejatinya adalah kehendak seluruh fraksi di parlemen ditandai dengan masuknya RUU Pemilu dalam prolegnas prioritas 2020. Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan,” tambahnya. (jpc)

Pantausatu
Media mencerahkan juga mencerdaskan

Berita lainnya

Post a comment