Pemerintah Anggap Din Syamsuddin Tokoh, Pernah Jadi Utusan Bicara Islam Damai

Post a comment
Din Syamsuddin

PANTAUSATU.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah menganggap mantan ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsudiin sebagai tokoh yang kritiknya harus didengar. 

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD menyusul laporan Gerakan Anti- Radikalisme (GAR) Alumni ITB ke Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN) dan Badan Kepegawaian Negara ( BKN) atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 10 November 2020. 

"Pemerintah tetap menganggap Pak Din Syamsuddin tokoh yang kritis. Yang kritik-kritiknya harus kita dengar," kata Mahfud MD dalam rekaman video Humas Kemenko Polhukam, Minggu (14/2/2021). 

"Coba, kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan Pak Din Syamsuddin apalagi sampai memprosesnya secara hukum? Ndak pernah, dan Insya Allah tidak akan pernah karena kita anggap beliau itu tokoh," ujar dia. 

Mahfud mengaku mengenal baik sosok Din. Bahkan, Mahfud kerap kali berdiskusi dengan Din di rumah Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla. 

Mahfud menilai, Din merupakan sosok yang mempunyai pandangan cukup kompatibel antara nasionalisme Indonesia dengan Islam. 

"Oleh sebab itu, dia mengajak bersatu. Bahkan dia pernah menjadi utusan khusus pemerintah ke seluruh dunia untuk bicara apa? Bicara Islam yang damai, perdamaian antar umat dan sebagainya," kata Mahfud. 

Mahfud juga menegaskan bahwa pemerintah selama ini tidak pernah mempersoalkan kiprah Din dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sebaliknya, kata dia, pemerintah justru senang terhadap sosok Din Syamsuddin yang tetap kritis. Karena itu, Mahfud menyatakan pemerintah tidak akan pernah menangkap orang-orang yang kritis. 

"Yang diproses hukum itu adalah orang yang nanti akan terbukti melanggar secara hukum, mau kritis tapi sebenarnya destruktif. Tapi kalau seperti Pak Din Syamsuddin mana pernah kita soal. Saya sering diskusi dengan beliau, tidak ada masalah," kata dia. 

Sebelumnya, GAR Alumni ITB melaporkan Din ke KASN dan BKN atas dugaan pelanggaran disiplin PNS ada 10 November 2020. 

"Setelah mencermati secara seksama pernyataan-pernyataan, sikap, serta sepak terjang terlapor selama lebih dari satu tahun terakhir ini, GAR ITB menilai bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran yang substansial atas nama norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, dan atau pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil," bunyi halaman pertama surat laporan tersebut. 

Pada laporannya, GAR ITB menyebut enam pokok pelanggaran yang diduga dilakukan Din. 

Pertama, Din dinilai bersikap konfrontatif terhadap lembaga negara dan keputusannya. 

Kedua, Din dinilai mendiskreditkan pemerintah menstimulasi perlawanan terhadap pemerintah yang berisiko terjadinya proses disintegrasi negara. 

Ketiga, Din dinilai melakukan framing menyesatkan pemahaman masyarakat dan mencederai kredibilitas pemerintah. 

Keempat, Din dinilai menjadi pimpinan dari kelompok yang beroposisi pada pemerintah. 

Kelima, Din dinilai menyebarkan kebohongan, melontarkan fitnah, serta mengagitasi publik agar bergerak melakukan perlawanan terhadap pemerintah. 

Keenam, Din dinilai mengajarkan fitnah dan mengeksploitasi sentimen agama. (kom/ps)

Pantausatu
Media mencerahkan juga mencerdaskan

Berita lainnya

Post a comment