Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diciduk KPK, Netizen: Kapan Giliran Anies Nih? Kok Adem Ajaaa

Post a comment
Logo KPK


PANTAUSATU.id
- Penangkapan KPK ke Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang diduga mengkorupsi uang Rp 1 M mendapat perhatian publik di media sosial. Publik mendesak KPK usut juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Akun @Chaterinee menantang KPK untuk mengusut Gubernur DKI Anies Baswedan. 

"KPK OTT Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, kapan giliran Gabener DKI nih? kog adem ayem ajaaa??? ๐Ÿ™„," tulis akun @Chaterinee_08 di medsos Twitter, Sabtu (27/2/2021).

Selain @Chaterinee, sejumlah warganet juga mempertanyakan kinerja KPK yang tak juga menetapkan Anies sebagai tersangka. Akun @dehadaud menyebut KPK tidak berani karena ada saudaranya. 

"Gubernur DKI gk bakalan kena OTT  kan ada pendekar mata satu di kpk ๐Ÿ˜," tulis @dehadaud.

Akun @ulinaih malah lebih pedas lagi komentarnya yang menyebut kasus didepan matanya tapi merasa melihat.

"Sampai kapan memandang yg jauh matanya mampu menjangkau, tapi dipelupuk matanya indikasinya sangat jelas tapi tidak terjangkaunya ? Ada apa ini @KPK_RI ?" tulis @ulinaih. 

Lain lagi dengan akun @Lundayee yang mengatakan tunggu saja nanti juga booming kalau saudaranya sudah tidak di KPK. 

"Entar kalau sepupuhnya lengser... Sabar kita tunggu suatu saat akan booming๐Ÿ˜Š," tulis @Lundayee

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean sering mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan layak dipidana hukuman seumur hidup terkait commitment fee atas gagalnya penyelenggaraan Formula E.

Ferdinand menegaskan, untuk penyelenggaraan Formula E, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan dana sebanyak Rp 560 miliar. Namun, hingga kini kegiatan itu tak menghasilkan apa-apa. Lantas dia menyebut tindakan itu masuk dalam perbuatan tindak pidana korupsi (Tipikor).

"Anies Baswedan layak dituduhkan, layak didakwakan melanggar Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dan diancam dengan pidana seumur hidup"

"Akhirnya kebodohan pun semakin menggila ketika fee E Formula dibayarkan kepada penyelenggara sebesar Rp 560 Miliar. Dan akhirnya, tahun pun berlalu 2019, agenda tak terlaksana, kegiatan gagal dan fee pun hilang, raib begitu saja. APBD yang berasal dari pajak rakyat hilang tanpa bekas sebesar Rp 560 Miliar, tanpa hasil tanpa manfaat apapun untuk rakyat Jakarta. Baswedan memang Edan..!!" kata Ferdinand beberapa waktu yang lalu. 

Politisi Partai Demokrat ini berpendapat, tindakan Anies Baswedan sudah menyalahi jika mengacu pada pasal 2 dan 3 Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor.

"Disini jelas unsurnya terpenuhi yaitu, seseorang, pejabat berwenang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara. Anies Baswedan adalah Gubernur, pejabat yang berwenang mengelola keuangan negara (daerah) secara melawan hukum memperkaya suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara," ujarnya.

"Maka Anies Baswedan layak dituduhkan, layak didakwakan melanggar Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dan diancam dengan pidana seumur hidup," ucapnya menambahkan.

Namun, Ferdinand menyayangkan tidak ada tindakan tegas dari KPK. Sementara dana yang digelontorkan untuk penyelenggaraan Formula E begitu besar.

"Nah ini kenapa KPK tidak turun? Padahal jelas-jelas ada uang negara yang raib begitu saja tanpa manfaat sebesar Rp 560 M dan pasti memperkaya suatu korporasi," kata dia.

Sebelum KPK melakukan penyelidikan, sebaiknya kata dia, Anies Baswedan mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Saya berharap KPK segera turun menyelidiki kasus yang terang benderang didepan mata ini. Dan sebelum KPK turun, ada baiknya Anies Baswedan mundur lah dari jabatannya," kata Ferdinand Hutahaean. (tgr/ps) 

Pantausatu
Media mencerahkan juga mencerdaskan

Berita lainnya

Post a comment