FPI Ngemis Minta Bantuan Soal Markaz Syariah, Ini Respon Kocak Mahfud MD

Post a Comment
Mahfud MD

PANTAUSATU.id - Menteri koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD menanggapi FPI yang mengemis memintan bantuan soal pesantren Markaz Syariah.

Menurut Mahfud, PTPN VIII tidak menelantarkan lahan di bangunan berdirinya Markaz Syariah selama 30 tahun. 

Pasalnya, pemerintah baru memberi Hak Guna Usaha kepada PTPN VIII per 2008. 

Di sisi lain, Mahfud menyadari, FPI bersama Habib Rizieq Shihab sebagai pengelola pesantren Markaz Syariah, memiliki versi berbeda atas lahan HGU untuk PTPN VIII.

Rizieq Shihab membeli lahan dari petani per 2013. Pasalnya, petani sekitar mengklaim memiliki sertifikat atas lahan tersebut setelah menggarap selama lebih dari 30 tahun. 

"Kalau 2013 ketika tanah itu dibeli oleh Habib Rizieq itu sebenarnya belum 20 tahun digarap oleh petani, kalau dihitung sejak per pemberiannya oleh negara. Pengurusannya oleh negara terhadap apa namanya PTPN VIII dan seterusnya, tetapi mari selesaikan ini secara baik-baik," ujar ujar Mahfud seperti dikutip dari kanal YouTube Dewan Pakar KAHMI Official, Senin (28/12). 

Namun, Mahfud memahami bahwa lahan HGU untuk PTPN VIII kini telah berdiri pesantren. Sembari berkelakar, dia pun menilai pesantren perlu diteruskan.  

Nantinya, kata dia, pesantren itu bisa dikelola Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan FPI. 

"Kalau saya, sih, berpikir begini, sih, itu untuk keperluan pesantren, ya, diteruskan saja untuk keperluan pesantren, tetapi nanti yang mengurus misalnya majelis ulama, misalnya NU dan Muhammadiyah gabung. Termasuk, kalau mau, ya, FPI di situ bergabung ramai-ramai misalnya, ya," beber mantan Ketua MK itu.

Sebelumnya, Tim Advokasi Markaz Syariah FPI datang kepada pihak Mahfud MD, meminta bantuan penyelesaian kasus sengketa lahan pondok pesantren di Megamendung, Bogor, yang merupakan tanah sah milik PTPN VIII.

Permohonan bantuan ini disampaikan anggota tim advokasi FPI kepada Deputi V Kemenko Polhukam Sungeng Pranoto, dalam pertemuan Selasa 9 Februari 2021 lalu.

"Kami memenuhi undangan dari deputi V Menko Polhukam, kaitan dengan surat kami tertanggal 19 Januari 2021, di dalam surat itu kami meminta perlindungan hukum kepada Menko Polhukam terkait dengan lahan MS, Markaz Syariah," kata Ketua Tim Koordinator Advokasi Markaz Syariah, Ichwan Tuankotta, yang dilansir detikcom, Rabu 10 Februari.

Selain memohon perlindungan hukum dari Mahfud, tim Markaz Syariah untuk menyampaikan kembali beberapa poin milik mereka yang ditujukan kepada PTPN VIII dalam sengketa lahan ini.

Salah satu yang disampaikan adalah mengenai kronologi pihak Rizieq Shihab ini menguasai lahan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

"Bahwa kami menyampaikan lahan Markaz Syariah memang sudah ditelantarkan dari 1991 menurut keterangan para penggarap, lalu kami membelinya, atau kami oper garap dari penggarap dengan kompensasi uang, pembelian tersebut jelas ada perjanjiannya disaksikan RT/RW, Lurah, serta di waarmerking di notaris. Nah itu yang pertama yang kami sampaikan ke Deputi V," ujar Ichwan. (kom/ps)

Pantausatu
Media mencerahkan juga mencerdaskan

Berita lainnya

Post a Comment