DPRD DKI Bakal Interpelasi Anis Soal Banjir Jakarta, Netizen: Kasih Pelajaran Wan Drama

Post a Comment
Suasana di gedung DPRD DKI

PANTAUSATU.id - Peristiwa banjir parah di Jakarta seminggu ini masih terus menjadi sorotan publik hingga anggota DPRD. Anggota DPRD dari PSI bakal ajukan hak interpelasi ke Gubernur Anies.

Terkait hal itu, warganet di media sosial (Medsos)  mendukung rencana anggota DPRD DKI yang diwakili dari PSI tersebut.

Akun @LOVE_AG4EVER menyemangati apa yang dilakukan PSI di parlemen yang akan memanggil Anies.

"Dobrak terus PSI ...Golkan hak interpelasi di DPRD, kasih pelajaran wan Drama, semoga Partai lain mendukung..!!" tulis @LOVE_AG4EVER di medsos Twitter, kamis (25/2/2021).

Akun @ed_tirta meminta partai lain untuk mendukung rencana PSI itu. Menurutnya, kalau anggota DPRD dari partai lain tidak ikutan, patut dicurigai.

"Partai lain kalongak ikutan > dah trima saweran," tulis @ed_tirta

Akun @supari_yanto menyebut partai lain yang tidak mendukung berarti sudah tidak peduli lagi terhadap warga Jakarta.

"Bila Parpol yg lain tdk mendukung langkah PSI Soal itu,Berarti Parpol" ikut tdk memikirkan nasib warga ibukota," tulis @supari_yanto

Sementara akun @AgusniSurahman berpendapat partai yang tidak mendukung sudah di nina bobokan.

"Masalahnya partai lawas....dah di Nina bobokan.pasti gk bakal mendukung," tulis @AgusniSurahman

Diketahui, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta sebelumnya berencana menggulirkan interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan yang dinilai tidak serius dalam menangani banjir. 

Rencana ini disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana, Kamis (25/2/2021). 

"Pemprov DKI terkesan abai dalam pencegahan banjir. Akibatnya, rakyat yang menderita, kami khawatir akan menjadi preseden buruk untuk periode pemerintahan berikutnya pasca-berakhirnya masa jabatan Gubernur Anies," ujar dia. 

Justin mengatakan, PSI akan menggunakan hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta dan meminta Anies menjelaskan keseriusan Pemprov terhadap penanganan banjir. 

Menurut Justin, hak interpelasi diambil sebagai jalan konstitusional untuk mendengar alasan dari Anies terkait penanganan banjir Jakarta. 

"Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir," kata Justin. 

Hak interpelasi tidak bisa dilakukan oleh satu fraksi saja, melainkan harus diikuti oleh lebih dari satu partai dan beranggotakan 15 anggota DPRD. 

PSI hanya memiliki delapan kursi di DPRD DKI Jakarta dan membutuhkan tujuh anggota DPRD dari fraksi yang berbeda untuk memuluskan pemanggilan Anies melalui interpelasi. (kom/ps)

Pantausatu
Media mencerahkan juga mencerdaskan

Berita lainnya

Post a Comment