Soal Ormas Terlarang FPI, Warganet: Rezim SBY Dimanjain, Rezim Jokowi Dihancurkan

Post a Comment
Presiden ke-6 SBY dan Presiden ke-7 Jokowi (foto kolase) 


PANTAUSATU.id
- FPI sejak dilahirkan memang sudah menjadi momok menyeramkan ditengah masyarakat lantaran aksi yang meresahkan. 

Ormas bentukan Rizieq Shihab tahun 1998 lalu kini harus menelan pil pahit karena sudah dilarang Pemerintah sejak 30 Desember 2020. 

Dibubarkannya ormas yang berafiliasi ke jaringan teroris ISIS tersebut menjadi sorotan tajam masyarakat di media sosial. 

Masyarakat lantas membandingkannya dengan Pemerintahan saat ini yaitu Joko Widodo atau Jokowi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkuasa 10 tahun (2004-2014)

Banyak masyarakat menyebut Pemerintahan era Jokowi yang paling berani dan tegas terhadap keberadaan ormas radikal FPI dibandingkan dengan rezim SBY. 

Rezim SBY, masyarakat menilainya ormas FPI paling subur mengepakan sayapnya, hingga berkembang pesat. Hal tersebut, menurut masyararakat, dikarenakan rezim SBY yang terlalu memanjakan dalam menghadapi ormas FPI.

Lain halnya dengan rezim Jokowi yang begitu tenang tapi tegas berani membubarkan ormas radikal FPI tersebut. Sebagaimana diungkapkan warganet @Ch_Chotlmah ini. 

"FPI di rezim SBY, Ditakuti dan dimanjain. Di rezim Jokowi, ga dianggap dan dihancurkan, jd bingung yg jenderal siapa sih? SBY mewariskan masalah, diselesaikan pak Jkw bukannya berterimakasih malah ngamuk2 kadernya. Dasar bungul.😂," tulis @Ch_Chotlmah, Minggu (3/1/2021).

Tangkapan layar tweet


Tidak berhenti di akun @Ch_Chotlmah, warganet lainnya pun memberikan apresiasinya terhadap rezim Jokowi. 

"Jendral kok penakut.10 thn berkuasa hanya meninggalkan masalah," tulis @free_witty.

"Terbukti, Jokowi Presiden BERNYALI bukan BERNYANYI 🥰," tulis @NayDonuts.

"Sengaja di pelihara dan sangat dekat dgn FPI.. buat Dulang suara," tulis @nicodelano***.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah resmi melarang semua kegiatan FPI. Pemerintah mengatakan FPI kini tidak memiliki legal standing sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas).

Keputusan itu disebut sesuai dengan putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014. Menko Polhukam Mahfud Md meminta seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI.

"Dengan larangan dan tidak ada legal standing kepada aparat pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI tidak ada dan harus ditolak," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya hari ini. (ps) 

Pantausatu
Media mencerahkan juga mencerdaskan

Berita lainnya

Post a Comment