Sidang Praperadilan: Ahli Hukum Nilai Pasal Penghasutan Kepada Rizieq Shihab Sudah Tepat

Sidang Pra Peradilan Rizieq Shihab

PANTAUSATU.id - Ahli hukum pidana, Eva Achjani Zulfi menilai pasal penghasutan hingga pasal UU Kekarantinaan Kesehatan yang disangkakan kepada Rizieq Shihab sudah tepat. Sebab, ia menyebut pasal-pasal yang disangkakan terhadap Rizieq saling berkaitan.

Hal itu disampaikan Eva saat diminta pendapat sebagai ahli di sidang lanjutan praperadilan Habib Rizieq terkait penetapan tersangka penghasutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2021). Eva merupakan saksi ahli yang dihadirkan tim hukum Polda Metro.

Shihab dijerat Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan serta Pasal 216 KUHP. Ia menilai tindak pidana yang disangkakan kepada Rizieq itu merupakan satu rangkaian.

"Ini adalah rangkaian, ada hasutan, ada perlawanan petugas, ada kondisi kedaruratan kesehatan. Entah itu berupa sudah pandemi, angka kasus makin meningkat, ada orang yang sakit usai menghadiri satu pertemuan tertentu, ini bisa menjadi satu rangkaian," kata Eva di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta Selatan.

Ia berpendapat tindak pidana penghasutan yang dilakukan Rizieq itu menjadi pemicu massa berkerumunan di masa pandemi Virus Corona. Padahal, pemerintah pusat membuat aturan agar kondisi kedaruratan kesehatan akibat pandemi ini tidak meluas.

"Pemerintah pusat mendeclare bahkan dia harus melaporkan lembaga internasional tentang adanya kondisi kedaruratan kesehatan. Tapi sekarang kondisi kedaruratan kesehatan sebetulnya sudah terjadi mengacu pada Keppres Tahun 2020 yang menyebabkan kedaruratan kesehatan untuk itu muncul amanat atau delegasi pada pihak-pihak supaya kedaruratan kesehatan tidak meluas," sebutnya.

Dengan demikian, ia menilai kerumunan massa yang disebabkan dari penghasutan itu menjadi pemicu semakin parahnya kondisi kedaruratan kesehatan saat ini. Ia menyebut hal itu dapat dikaitkan juga dengan konteks melawan petugas karena melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah.

"Kalau bicara konteks hukum pidana pengembangan hukum ini akan terjadi, situasi apa yang terjadi. Menyebabkan kedaruratan kesehatan dalam konteks ini, bagaimana kedaruratan kesehatan sudah declare tapi orang tetap melawan petugas sehingga menyebabkan semakin parah. Konteks ini bagaimana dibuktikan menjadi sebab dan akibat pandemi sudah terjadi tapi karena melawan petugas, kata darurat ini menjadi lebih darurat," tuturnya.

Habib Rizieq sebelumnya resmi mendaftarkan praperadilan atas penetapan tersangka penghasutan kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, ke PN Jakarta Selatan. Dalam permohonannya, Rizieq meminta status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

Rizieq Shihab dalam petitumnya juga meminta SP.Sidik/4604/XI/2020/Ditreskrimum tanggal 26 November 2020, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/4735/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2020 tidak sah dan tidak berdasar hukum. Jadi penetapan tersangka terhadapnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kemudian pada persidangan hari Selasa (5/1), Polda Metro Jaya telah menyampaikan jawaban atas permohonan Praperadilan Habib Rizieq itu. Dalam petitumnya, Polda Metro jaya meminta hakim menolak permohonan praperadilan Rizieq.

"Oleh karena itu pada kesempatan ini dimohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui yang mulia hakim praperadilan yang memutus perkara tersebut kiranya memutus dengan, sebagai berikut: Dalam perkara, 1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," ujar tim kuasa hukum Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (5/1). (detik/ps) 

REKOMENDASI

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel