Risma Bantah Blusukan Settingan: Saya Tidak Kenal Pemulung Bernama Kastubi

Mensos Tri Rismaharini

PANTAUSATU.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini membantah melakukan setting-an terkait pemberian bantuannya kepada seorang pemulung bernama Kastubi. Ia mengaku tak sama sekali mengenal sosok Kastubi yang ramai diperbincangkan warganet pada Kamis (7/1/2021). 

"Saya bagaimana bisa setting itu. Saya itu tidak kenal dan saya mau ke Jakarta itu tidak tahu mau ke mana dan saya tidak hafal jalannya. Ya gimana saya mau setting," kata Risma dilansir Tribunnews, Jumat (8/1/2021). 

Hal tersebut disampaikan mantan wali kota Surabaya itu saat berada di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat, Jumat. 

Lebih lanjut, dia mengaku tak mungkin mengenal Kastubi karena selalu menggunakan jalan yang berbeda setiap berangkat ke tempat kerja. Hal ini pun telah dilakukannya sejak menjadi wali kota Surabaya. 

"Saya tiap hari selalu berpindah-pindah itu sudah saya lakukan sejak PNS dan saya tidak pernah di jalan yang sama itu tidak pernah," ucap Risma. 

"Jadi kalau saya berangkat itu hari ini lewat sini. Saya akan mencoba lewat tempat lain. Jadi bukan karena Menteri Sosial pun saya tetap perhatikan orang-orang seperti itu," kata dia.

Sebelumnya, ramai diperbincangkan di media sosial, sosok Kastubi yang ditemui Risma. Muncul isu di permukaan, bahwa Kastubi bukanlah pemulung melainkan seorang penjual poster lukisan Presiden Soekarno. 

Adapun isu diunggah akun Twitter @Andhy_SP211 beberapa hari lalu. Hal ini mengakibatkan tudingan warganet bahwa blusukan yang dilakukan Risma sudah diatur sebelumnya atau settingan. 

Penjelasan Kemensos soal Blusukan Risma

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Wiwit Widiansyah menjelaskan maksud dan tujuan blusukan Risma ke sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Menurut dia, blusukan itu dalam rangka menyasar program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). 

"Sasaran PPKS ini seperti gelandangan, pengemis, dan kelompok rentan lainnya," kata Wiwit melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (6/1/2021). 

Ia melanjutkan, tujuan blusukan yang dilakukan Mensos adalah untuk melakukan pemetaan masalah sosial dan melihat langsung kebutuhan dari PPKS. Hal ini, kata dia, diperlukan agar Kemensos dapat mencarikan solusi dari masalah-masalah yang dialami para PPKS. 

"Agar dapat dicarikan solusinya secara komprehensif dan terkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemda terkait," kata dia. 

Di media sosial, aksi blusukan Risma menuai polemik karena muncul dugaan adanya pengaturan atau setting sebelum dilakukan. Hal ini terlihat di akun Tiktok @cual99. Akun tersebut menggambarkan sedikit gambaran dugaan setting-an pada "blusukan Bu Risma".

Namun, ketika ditanya lebih lanjut untuk mengonfirmasi apakah blusukan itu telah diatur sebelumnya, Wiwit tidak memberikan respons. Publik memang memberikan beragam komentar, termasuk kritikan pedas untuk Risma. Dia menjadi topik yang ramai diperbincangkan warganet Twitter pada Rabu (6/1/2021). 

Hingga Kamis (7/1/2021), nama Risma masih bertengger dengan lebih dari 5.000 orang membuat twit dengan tagar #RismaRatuDrama. 

Sejumlah warganet menilai aksi blusukan Risma sebagai pencitraan yang tidak diperlukan dan tidak tepat sasaran. Mereka meminta agar Risma dapat melakukan hal yang lebih signifikan dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Tanggapan PDIP 

Selain itu, ada juga yang menilai blusukan Risma sebagai langkah awal sebelum maju ke Pilkada DKI Jakarta. Namun, anggapan itu telah ditepis oleh PDI Perjuangan, partai tempat Risma bernaung. 

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kegiatan Risma tersebut tidak terkait sama sekali dengan Pilkada DKI Jakarta mendatang. 

"Tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI," kata Djarot saat dihubungi, Rabu (6/1/2021). 

Menurut Djarot, kegiatan blusukan Tri Rismaharini sejak menjabat sebagai Menteri Sosial merupakan bagian dari tugas untuk membantu masyarakat penyandang masalah sosial. 

Blusukan Risma juga diharapkan bisa menjadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan daerah lainnya dalam menangani masalah sosial di masyarakat. (kompas/ps) 

REKOMENDASI

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel