PKS Protes FPI Dilarang Tanpa Proses Pengadilan, Warganet: Partai Pilih-pilih Dalil dan Ayat

Post a Comment
Politikus PKS HNW 


PANTAUSATU.id
- Ramai di media sosial, netizen  mengomentari kelakuan Politisi PKS Hidayat Nur Wahid yang bela FPI. Kader PKS itu berkoar-koar ormas FPI dilarang Pemerintah tanpa proses pengadilan. 

Pernyataan sikap HNW itu direspon masyarakat di media sosial. Salah satunya Netizen @rizieqdivist yang menyebut HNW pintar bersilat memainkan hukum.

"Bener kan? Dayat dkk PKS ini emang UMAT PILIHAN. Mksdnya umat yg suka pilih² dalil, pilih² ayat dst. Ketika FPI melanggar hukum, mrk diam saja, gak ngingetin blas soal negara hukum. Giliran FPI dibubarkan dia lgsg kalap bicara negara hukum. Itulah definisi keadilan mnrt PKS," tulis @rizieqdivist, Kamis (31/12/2020). 

Tidak berhenti di @rizieqdivist, sejumlah warganet terpantau ikut pula menanggapi HNW seperti berikut ini.

"Indonesia adalah negara hukum dan menjamin HAM. Mestinya 'penghancuran warung, tempat usaha, mukulin orang, persekusi peribadatan, pelarangan ibadah tidak terjadi, kalo ada yg salah,  musti dibuktikan melewati proses di pengadilan'," tulis @RasputinKW. 

"Dalil nya pilih pilih yg enak di geng dia," tulis @TukangUlo.

"Nah ini,Yg paling kesel tu ayat soal pemimpin hrs laki-laki.Kalo lawan Calon PKS perempuan pasti ni ayat bunyi kenceng bgt.Pilkada kmrn,di Jateng PKS dukung 3 Calon Walikota/Bupati Perempuan tp lihat besok kalo pilkada DKI Risma jadi maju,pasti ni ayat bunyi kenceng lagi," tulis @yudisanjaya.

"Keadilan bg pks hrs sesuai dg kepentingan politik mrk, klo ga sesuai pd ngoceh," tulis @MrsRachelln.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah resmi melarang semua kegiatan FPI. Pemerintah mengatakan FPI kini tidak memiliki legal standing sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas).

Keputusan itu disebut sesuai dengan putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014. Menko Polhukam Mahfud Md meminta seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI.

"Dengan larangan dan tidak ada legal standing kepada aparat pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI tidak ada dan harus ditolak," ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya hari ini. (ps) 

Pantausatu
Media mencerahkan juga mencerdaskan

Berita lainnya

Post a Comment