Napi Terorisme Abu Bakar Ba'asyir Akhirnya Bebas dari Penjara

Post a Comment

 

Abu Bakar Ba'asyir

PANTAUSATU.id - Napi terorisme Abu Bakar Ba'asyir akhirnya resmi menghirup udara bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Kelas llA Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/1/2021), pukul 05.21 WIB. 

Pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, ini didampingi keluarga dan pengacara saat keluar dari depan pintu gerbang Lapas. Abu Bakar Ba'asyir berada di dalam mobil Hyundai berpelat nomor AD 1130 WA.

Ia tampak mengenakan jas warna putih dengan setelan peci putih. Ba'asyir mengenakan masker warna biru hitam. Pada detik-detik pembebasan itu, Abu Bakar Ba'asyir dikawal oleh tiga mobil dan satu ambulans.

Dari dalam mobil itu, Ba'asyir tidak membuka pintu kaca. Di sana, ia terlihat duduk bersebelahan dengan pengacaranya. Pantauan di lokasi, ada lima mobil yang mendampingi bebasnya Abu Bakar Ba'asyir. 

Sejak keluar dari gerbang Lapas, sejumlah aparat terlihat membawa senjata laras panjang mengawal rombongan mobil keluarga Abu Bakar Ba'asyir sampai ke jalan raya. Kini, Abu Bakar Ba'asyir resmi menjadi mantan narapidana terorisme, setelah sebelumnya dipenjara selama 15 tahun di sel khusus Blok D tahanan teroris. 

Hingga berita ini ditulis, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Khusus Kelas llA Gunung Sindur Mujiarto tidak menjawab telepon awak media. Begitu pula saat akan ditemui di depan gerbang Lapas Gunung Sindur. Sebelumnya diberitakan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menjalankan program deradikalisasi kepada narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir.

Kesan Pertama Abu Bakar Ba'asyir

Putra Abu Bakar Ba'asyir, Abdul Rahim Ba'asyir, mengungkapkan detik-detik penjemputan ayahnya saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Kelas llA Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/1/2021). 

"Di antara mobil-mobil tadi itu ada Densus 88, terus ada BNPT mengawal. Tapi, untuk mengawal sampai ke Solo enggak ada, biasa saja," kata Iim, sapaan akrab Rahim. 

Iim mengatakan bahwa saat penjemputan, pihaknya lebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan dan selanjutnya serah terima surat prosedur syarat pembebasan. Setelah pemeriksaan kesehatan, Abu Bakar Ba'asyir didampingi pihak keluarga dan tim Mercy mengantar keluar dari pintu gerbang Lapas. 

Dalam kesempatan itu, kata Iim, pihak keluarga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para sipir yang selama ini telah merawat ayahnya. Tak lama kemudian, Ba'asyir langsung memasuki mobil dan bergegas berangkat ke Ngruki, Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 

"Keluar habis subuh, seperti biasa prosedur serah terima dari pihak Lapas ke keluarga, lalu pemeriksaan kesehatan, karena ini kan mau perjalanan jauh, jadi kita cek dulu. Alhamdulillah juga yang bersama kita teman-teman dokter (ambulans) dari Mercy dan hasil pemeriksaan ternyata sehat, fit, bismillah kita langsung jalan," kata dia. 

Sebelum Bebas Iim menyebut bahwa jumlah keluarga yang berada di dalam mobil Hyundai itu terdiri dari pengacara dan dua putra Abu Bakar Ba'asyir.

Respons Abu Bakar Ba'asyir Adapun kesan pertama saat menghirup udara bebas, menurut Iim, Ba'asyir mengaku gembira dan untuk kali pertama memberi pelukan hangat kepada keluarga. 

"Kalau sampai sujud syukur enggak. Cuma memang beliau gembira, senang saja, kemudian memberi pelukan sama saya, biasa gitu saja. Selanjutnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada petugas yang selama ini baik ke beliau, banyak membantu dalam hal-hal kebutuhan sehari-hari," ujar Iim. 

Ini yang Masih Akan Dilakukan BNPT

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masih akan menjalankan program deradikalisasi kepada mantan narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Program deradikalisasi akan dilakukan meski pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah ini, dibebaskan dari dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (8/1/2021). 

"BNPT tentunya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 akan melaksanakan program deradikalisasi," ujar Direktur Penegakan Hukum BNPT Brigjen Pol Eddy Hartono dalam siaran persnya, Kamis (7/1/2021). 

Menurut dia, program deradikalisasi memang kerap dilaksanakan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana, dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme. 

"Tentunya kami sudah berkomunikasi dengan keluarga dan juga kepada Abu Bakar Ba'asyir, dan bersama-sama dengan stakeholder terkait, seperti lembaga pemasyarakatan, kemudian pihak Polri, dan Kementerian Agama," kata Eddy. 

Adapun program deradikalisasi itu yaitu tentang wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, hingga wawasan kewirausahaan yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh Abu Bakar Ba'asyir. 

"Kami berharap Abu Bakar Ba'asyir setelah bebas ini dapat memberikan dakwah yang damai, yang menyejukkan," kata dia.

Abu Bakar Ba'asyir Negatif Covid-19

Mantan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dinyatakan negatif Covid-19 saat dibebaskan dari Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Jumat (8/1/2021) pagi. 

Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti mengatakan, Ba'asyir telah menjalani rapid test antigen sebelum bebas. 

"ABB (Ba'asyir) dibebaskan setelah melewati proses administrasi dan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19, ABB telah dirapid test antigen dan hasilnya negatif," kata Rika dalam siaran pers, Jumat. 

Rika menuturkan proses serah terima Ba'asyir dengan pihak keluarga dan tim pengacara juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat 

"Di antaranya adalah membawa surat hasil tes swab Covid-19 negatif," ujar Rika. 

Rika mengatakan, Ba'asyir bebas dari Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur pada pukul 05.30 WIB dan langsung menuju kediamannya di Sukoharjo, Jawa Tengah. 

"Perjalanan ABB menuju kediaman di Sukoharjo, selain didampingi keluarga dan tim pengacara, juga dilakukan pengawalan oleh Densus 88 dan BNPT," kata Rika. 

Sedang dalam Perjalanan ke Solo Ba'asyir dinyatakan bebas murni pada Juamt hari ini karena telah menyelesaikan masa pidana selama 15 tahun.

Perjalanan Kasus Hukum Ba'asyir

Perjalanan kasus hukum Pada 2003, Ba’asyir dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan divonis penjara selama empat tahun. 

Dilansir dari Kompas, hakim menilai Ba'asyir melanggar Pasal 107 Ayat 1 KUHP karena berupaya menggoyahkan pemerintahan yang sah dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. 

Ia masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa melapor ke pejabat keimigrasian. Saat itu Baasyir baru saja kembali dari pelariannya di Malaysia. 

Sedang dalam Perjalanan ke Solo Ba'asyir diketahui melarikan diri ke Malaysia setelah divonis bersalah oleh Rezim Orde Baru lantaran tak mau mengakui asas tunggal Pancasila. 

Ia divonis empat tahun penjara namun hanya menjalani masa hukuman selama 1,5 tahun karena adanya remisi masa hukuman. Pada 2005 Ba’asyir didakwa terlibat dalam kasus Bom Bali I. 

Ia pun dinyatakan bersalah karena terbukti terlibat permufakatan jahat untuk melakukan aksi bom di Jalan Legian, Kuta, Bali. Pengadilan memvonis Ba’asyir 2,5 tahun penjara. Namun Ba’asyir hanya menjalani masa hukuman selama dua tahun dua bulan.

Empat tahun berselang, pada 9 Agustus 2010, Ba'asyir kembali ditangkap. Densus 88 mencegatnya di daerah Banjar Patroman, Jawa Barat. Ia ditangkap paksa saat dalam perjalanan menuju Solo, Jawa Tengah. 

Ba’asyir ditangkap bersama dua belas orang yang mendampingi perjalanannya. Saat itu, Ba’asyir didakwa atas dugaan keterlibatannya dalam pelatihan militer kelompok teroris di Aceh. 

Pada 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ba’asyir dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Kini ia terhitung telah menjalani masa hukumannya selama sembilan tahun. 

Dibebaskan Jokowi 

Amir Jemaah Ansharut Tauhid (JAT) itu sedianya hampir bisa menghirup udara bebas dengan proses pembebasan yang pernah berlangsung pada 2019. 

Saat itu, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra turut turun tangan dalam proses pembebasan Ba’asyir yang sempat disetujui Jokowi. Kala itu Yusril berkedudukan sebagai penasihat jukum pribadi Jokowi. 

Menurut Yusril, inisiatif pembebasan Ba’asyir muncul dari Jokowi karena alasan kemanusiaan. Menurut Yusril, Presiden tak tega melihat kondisi kesehatan Ba’asyir di usianya senjanya. Jokowi pun membenarkan bahwa ia telah menyetujui pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir. 

Menurut Jokowi, Ba’asyir yang belum menjalani seluruh masa hukumannya dibebaskan karena alasan kemanusiaan. "Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan, artinya Beliau kan sudah sepuh (tua). Ya pertimbangannya pertimbangan kemanusiaan. Karena sudah sepuh. Termasuk ya tadi kondisi kesehatan," kata Jokowi pada 18 Januari 2019. 

Namun, tiga hari berselang sikap pemerintah berubah 180 derajat. Diwakili Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhkam) saat itu, pemerintah menyatakan pembebasan Ba’asyir membutuhkan pertimbangan dari sejumlah aspek terlebih dahulu. 

"(Pembebasan Ba'asyir) masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya. Seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya," kata Wiranto pada 21 Januari.

Keluarga Ba'asyir memang telah mengajukan permintaan pembebasan sejak tahun 2017. Alasannya, Ba'asyir yang divonis 15 tahun hukuman penjara sejak 2011 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sudah berusia sepuh. Kesehatannya pun semakin memburuk. Presiden, lanjut Wiranto, sangat memahami permintaan keluarga tersebut. 

"Oleh karena itu, Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespons permintaan tersebut," ujar Wiranto. 

Esoknya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan pernyataan resmi ihwal batalnya pembebasan Ba’asyir. Moeldoko memastikan bahwa permintaan pembebasan bersyarat atas Abu Bakar Ba'asyir tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. 

Sebab, Ba'asyir tidak dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. 

"Iya (tidak dibebaskan). Karena persyaratan itu tidak boleh dinegosiasikan. Harus dilaksanakan," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (22/1/2019). 

Syarat formil bagi narapidana perkara terorisme, yakni pertama, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. 

Kedua, telah menjalani paling sedikit dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. 

Ketiga, telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Terakhir, menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan pemohon dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI secara tertulis.

Moeldoko melanjutkan, Presiden Joko Widodo sebenarnya menyambut baik permohonan Ba'asyir bebas. Sebab, kondisi kesehatan Ba'asyir yang saat itu berusia 81 tahun terus menurun sehingga membutuhkan perawatan yang khusus. 

"Dari sisi kemanusiaan, Presiden sangat memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Namun ya Presiden juga memperhatikan prinsip-prinsip bernegara yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat dinegosiasikan," ujar Moeldoko.  

Diisukan batal bebas karena enggan menandatangani dokumen tentang kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI, kuasa hukum Ba’asyir Mahendradata pun memberikan klarifikasi. 

"Mengenai Ustaz (Ba'asyir) tidak mau menandatangani kesetiaan terhadap Pancasila, itu perlu saya jelaskan. Yang Ustaz tidak mau tanda tangan itu satu ikatan dokumen macam-macam," kata kuasa hukum Ba'asyir, Muhammad Mahendradatta, di Kantor Law Office of Mahendradatta, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019). 

Mahendradatta menjelaskan, salah satu dokumen itu adalah janji tidak melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan, yakni turut serta membantu pelatihan militer untuk tindak pidana terorisme. Mahendradatta mengungkapkan bahwa Ba'asyir tidak merasa melakukan tindak pidana tersebut. 

Hal itu yang menjadi dasar Ba'asyir tidak ingin menandatangani dokumen tersebut. Dengan membubuhkan tanda tangannya, mengartikan bahwa Ba'asyir mengakui kesalahannya. 

"Beliau tidak tahu itu latihan militer, dikira itu latihan persiapan untuk para mujahid yang ingin berangkat ke Palestina. Cuma itu saja, kemudian latihan-latihan yang bersifat dikatakan sosial," kata dia. 

"Itu pengertian Ustaz, jadi kalau ada tuduhan bahwa ustadz sudah tahu dan membentuk angkatan perang dan lain sebagainya itu, Ustaz tidak pernah mau," ucap Mahendradatta. (kompas/ps) 
Pantausatu
Media mencerahkan juga mencerdaskan

Berita lainnya

Post a Comment