Muhammadiyah: FPI Diumumkan Sebagai Ormas Terlarang Bukan Berarti Pemerintah Anti Islam

Post a Comment
Bendera Muhammadiyah berkibar


PANTAUSATU.id
- Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti angkat suara terkait pengumuman keputusan pemerintah yang resmi melarang ormas Front Pembela Islam (FPI). Mu'ti mengatakan kenapa pemerintah baru mengumumkan pelarangan FPI itu sekarang.

"Kalau alasan pelarangan FPI karena tidak memiliki izin atau surat keterangan terdaftar (SKT) sudah habis masa berlaku, maka organisasi itu sudah dengan sendirinya dapat dinyatakan tidak ada atau ilegal. Jadi sebenarnya pemerintah tidak perlu membubarkan karena secara hukum sudah bubar dengan sendirinya. Cuma masalahnya kenapa baru sekarang?" tulis Mu'ti dalam akun Twitter @Abe_Mukti yang dilihat pantausatu, Rabu (30/12/2020).

Mu'ti mengungkapkan pemerintah juga harus bersikap adil dengan ormas lain. Jika ada ormas lain yang tidak terdaftar, Mu'ti meminta pemerintah menertibkannya.

"Meski demikian, Pemerintah juga harus adil. Jangan hanya tegas kepada FPI. Kalau ternyata ada ormas lain yang tidak memiliki SKT, ormas itu juga harus ditertibkan," ungkap Mu'ti.

"Demikian halnya kalau ada ormas yang kegiatannya meresahkan masyarakat, suka melakukan sweeping dan main hakim sendiri, semua harus ditindak tegas. Hukum harus ditegakkan pada semuanya," sambung Mu'ti.

Mu'ti tak lupa mengimbau masyarakat tidak berlebihan dalam menyikapi pelarangan FPI. Menurut Mu'ti, pemerintah hanya menegakkan hukum.

"Masyarakat tidak perlu menyikapi dan bereaksi berlebihan. Yang dilakukan pemerintah bukanlah tindakan anti-Islam. Tapi menegakkan hukum dan peraturan. Yang penting pemerintah berlaku adil. Jangan hanya tegas dan keras kepada FPI, tapi membiarkan ormas lain yang tidak memiliki SKT atau melakukan kegiatan yang meresahkan. Tegakkan hukum dan keadilan untuk semua," ucap Mu'ti.

Diketahui, pemerintah resmi melarang semua kegiatan FPI. Pemerintah mengatakan FPI kini tidak memiliki legal standing sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas).

Keputusan itu disebut sesuai dengan putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014. Menko Polhukam Mahfud Md meminta seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI. (ps)   

Pantausatu
Media mencerahkan juga mencerdaskan

Berita lainnya

Post a Comment