Riuh 'Bubarkan FPI', Ketum Muhammadiyah Bicara Tanggungjawab Negara

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir (foto: Muhammadiyah)


PANTAUSATU.id
- Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyebut ormas Front Pembela Islam (FPI) sebaiknya dibubarkan jika tak taat pada hukum santer menuai berbagai respons. Menanggapi pernyataan terkait 'pembubaran FPI' itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir bicara soal tanggungjawab negara.

"Negara sudah punya konstitusi, negara sudah punya perundang-undangan, negara sudah punya aturan dan negara sudah punya perangkat. Nah, bagaimana implementasi dari semua itu sudah sepenuhnya tanggungjawab negara," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menjawab soal wacana pembubaran ormas radikal khususnya FPI.

Hal ini disampaikan oleh Haedar Nashir kepada wartawan usai keterangan pers terkait Munas Tarjih ke-31 PP Muhammadiyah secara online, Senin (23/11/2020).

Menurutnya, ada gerakan separatis, gerakan yang melawan hukum, gerakan kriminal dan segala macam gerakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, dengan perundang-undangan, hukum dan aturan kebijakan. Dia menilai hal itu dipulangkan kembali kepada negara dengan seluruh instrumennya.

"Ya dipulangkan kepada negara dengan seluruh instrumennya untuk melakukan tugas dan kewajibannya. Nah tugas kami Muhammadiyah dan gerakan-gerakan keagamaan itu adalah dakwah. Menyebarluaskan nilai-nilai agama dalam kehidupan agar juga ormas dan lembaga dakwah tidak dibebani oleh hal-hal yang memang itu sudah jadi tanggungjawab dan perannya," ucapnya.

"Karena itu semuanya dikembalikan kepada negara dengan dasar institusi, hukum, konstitusi, peraturan dan peranannya untuk melakukan tugas dan kewajiban itu," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, status FPI sebagai ormas menjadi pembahasan setelah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman melontarkan penyataan keras soal pembubaran FPI. Sebab, hingga kini FPI tidak memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pembahasan status FPI ini bermula dari Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang mengatakan FPI bisa dibubarkan jika tak taat kepada hukum. Sebab, dia menegaskan Indonesia adalah negara hukum.

"Begini, kalau siapa pun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," kata Dudung pada Jumat (21/11). (detik/pantausatu) 

REKOMENDASI

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel