Waspadalah! 10 HOAX Isi UU Omnibuslaw yang Disebarkan PKS dan Merdeka.com

Pendemo tolak UU Ciptaker


PANTAUSATU.id
- RUU Omnibus Law telah diketok sah oleh DPR, di medsos hampir semua netizen menghujat dan menyuarakan kekecewaannya. UU Omnibus Law mencabut hak buruh, memperparah keadaan buruh, menyengsarakan buruh dan hanya memperkaya pengusaha. Gila sekali kalau negara atau wakil rakyat benar melakukan itu. Tapi benarkah?

Semua itu berawal dari sebaran di grup wa yg patut diduga berasal dari PKS (karena diawali dengan kalimat politis “maafkan PKS hanya bisa menolak tapi tidak bisa membendunh karena suara PKS minoritas”) dan infografis yang dibuat merdeka.com di sana ditulis poin-poin yang KELIRU tentang Omnibus Law.

1. Uang Pesangon dihilangkan  HOAX pesangon tetap ada (Bab IV, pasal 156 diatur rigid jumlahnya)

2. UMP, UMK, UMSP dihapus itu HOAX. Upah minimum tetap ada ditetapkan pemprov, bahkan jika ada UM Kabupaten/Kota harus lebih tinggi dari Provinsi ( Bab IV, Pasal 88C)

3.  UpahBuruh dihitung per jam. Tidak ada ketentuan itu di Omnibus Law.

4. Semua Hak Cuti hilang itu HOAX. Omnibus Law sama sekali tidak mengubah ketentuan cuti yang sudah ada sebelumnya.

5. Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup itu HOAX. Tidak Ada Pasal yang berbunyi demikian

6. Tidak akan Ada status karyawan tetap itu HOAX. Tidak Ada Pasal yang berbunyi demikian

7.  Perusahaanbisa memPHK kapanpun itu HOAX. Proses PHK panjang bahkan ada syarat di mana perusahaan tidak boleh mem PHK karyawan (Bab IV, pasal 153 dan 154A)

8. Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Lainnya Hilang juga HOAX. Di Omnibus Law jaminan sosial tetap ada bahkan ditambah bagi pekerja yang baru kehilangan pekerjaan (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) Ada di Pasal 82-46E

9. Libur Hari Raya hanya di tanggal merah dan istirahat solat jumat cukup 1 jam itu juga  HOAX. Keterlaluan kalau ada yang percaya ini.

10. Pekerja yang meninggal ahli warisnya tidak dapat pesangon, pekerja yang mengundurkan diri tidak dapat apa-apa itupun HOAX. Ahli waris tetap dapat hak pesangon (pasal 61).

Sudah jelas terjadi penyebaran hoax yang sistematis terkait UU yang baru disahkan. Bahkan, merdeka.com terlibat, sebagai media yang harusnya mendidik rakyat sudah seharusnya merdeka.com meminta maaf ke publik dan melakukan klarifikasi karena mereka jelas tidak melakukan kroscek dan verifikasi UU Omnibus Law.

Semua pihak (khususnya media) harusnya saat ini memberikan pendidikan terhadap isi UU omnibus law, bukannya malah memberitakan hal yang sama sekali berbeda dari isi UU dan justru menjadi alat provokasi di tengah kondisi rakyat yang tengah berjuang melawan pandemi.


Sumber: https://www.facebook.com/n4jkw/posts/1217570495290308  

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel