PAN Hormati Usulan MUI Masa Jabatan Presiden 1 Periode 8 Tahun

Bendera PAN


PANTAUSATU.id
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengusulkan masa jabatan presiden 1 periode dengan durasi 7-8 tahun dalam Munas MUI 2020. PAN bicara mengenai kelebihan dan kekurangan terkait usulan itu.

"Apa yang disampaikan MUI tersebut mungkin sudah didasarkan pada analisis dan kajian yang mendalam, namun demikian tentu analisis kajian mendalam lainnya itu juga tetap perlu dilakukan sebagai second opinion dari apa yang disampaikan MUI itu," ujar Plt Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan, Senin (19/10/2020).

Saleh pun menyebut usulan itu punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, salah satunya, biaya politik bisa ditekan karena hanya sekali Pilpres. Sedangkan kekurangannya, jika sosok presiden itu diinginkan rakyat, sangat disayangkan bila hanya menjabat 7 atau 8 tahun.

"Plusnya itu tentu jika presidennya dianggap kurang berhasil, ya, sudah 8 tahun itu, satu periode udah cukup, selesai. Kemudian hal lain yang penting itu biaya politiknya tidak terlalu besar, karena kan pemilunya cuma sekali, dan biayanya tentu tak terlalu mahal untuk biaya pelaksanaan pemilu," jelasnya.

"Namun demikian, tentu minusnya ada bagaimana kalau presiden itu bagus, mampu. Misalnya untuk mimpin benar, kalau dia mampu, ya, mungkin kita butuhnya nggak cuma 8 tahun, tapi 10 tahun. Kemudian biasanya presiden itu biasanya butuh waktu adaptasi juga kan, nggak tiba-tiba jadi presiden langsung bisa mimpin, seperti itu," sambungnya.

Kendati demikian, dia menghormati usulan MUI. Menurutnya, jika memang benar direkomendasikan oleh MUI, usulan ini bisa dibawa ke DPR untuk pembahasan lebih lanjut.

"Menurut saya, sebagai sebuah usulan itu boleh dan sah, dan bahkan bukan hanya sekedar usulan, apa yang akan disampaikan MUI, jika itu menjadi rekomendasi di munasnya, itu bisa disampaikan ke DPR. Apalagi sekarang kan lagi pembahasan RUU Pemilu. Jadi itu bisa masuk silakan saja. Tetapi tentu pihak-pihak lain punya kepentingan dan juga punya cara dan metodologi sendiri untuk riset," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Fatwa MUI mengusulkan rancangan pembahasan masa periode presiden satu kali saja di Munas MUI 2020. Dalam satu periode itu, nantinya presiden terpilih akan memimpin selama tujuh atau delapan tahun.

"Usulannya begini, di presiden itu sekali saja, tapi ditambah 7 tahun atau 8 tahun gitu kan, tidak boleh dipilih kembali," ujar Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF saat dihubungi, Senin (19/10). (detik/pantausatu) 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel