Mahfud MD: Pemerintah Tidak Melarang Unjuk Rasa Asal Ikuti Aturan

Mahfud MD


PANTAUSATU.id - Aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja akan kembali digelar dari elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Aliansi Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia pada hari ini Selasa, 20 Oktober 2020 di Jakarta.

Dikabarkan bahwa aksi tersebut merupakan aksi damai, serta lepas dari seluruh tindakan anarkis, aksi tersebut akan digelar bertepatan dengan 1 tahun kerja Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD mengatakan bahwa aksi unjuk rasa, dalam rangka menyampaikan aspirasi dilindungi oleh konstitusi.

"Unjuk rasa dan demonstrasi, dalam rangka menyampaikan aspirasi itu dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan dijamin juga serta diatur sekaligus oleh Undang-Undang nomor 9 tahun 1998," katanya dalam Siaran Pers yang diunggah pada akun YouTube Kemenko Polhukam RI pada Senin, 19 September 2020, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com.

Selain itu, ia mengatakan bahwa atas jaminan tersebut, pemerintah tidak melarang aksi unjuk rasa, dikatakannya bahwa yang terpenting adalah mengikuti aturan.

"Oleh sebab itu pemerintah tidak melarang kalau mau unjuk rasa, yang penting ikuti aturan," tutur Mahfud MD.

Lebih lanjut, Mahfud MD mengucapkan bahwa unjuk rasa adalah menyampaikan aspirasi. Oleh karenanya di mengimbau agar memberi tahu pihak Kepolisian, bilamana akan menggelar aksi unjuk rasa.

Ia pun mengatakan bahwa untuk menggelar aksi unjuk rasa, cukup dengan memberi tahu tempat, dan perkiraan massa yang akan bergabung.

"Unjuk rasa adalah unjuk rasa menyampaikan aspirasi, memberi tahu kepada Kepolisian, tidak harus minta izin, cukup memberi tahu tempatnya, dimana dan berapa massa yang akan dibawa perkiraannya, harap tertib," ucapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Aliansi BEM SI kembali melakukan aksi unjuk rasa guna menyuarakan pencabutan UU Cipta Kerja.

Aksi unjuk rasa tersebut dilaksanakan pada Jumat, 16 Oktober 2020.

Adalah Aliansi BEM SI Wilayah Jabodetabek-Banten yang kembali melaksanakan Aksi Wilayah dengan membawa pernyataan sikap, serta nota kesepahaman yang menyuarakan pencabutan UU Cipta Kerja. (pikiranrakyat/pantausatu)  

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel