Menteri Erick Thohir: Tidak Ada Arti Pilkada, Tetapi Penanganan Covid Gagal

Post a comment
Menteri BUMN Erick Thohir


PANTAUSATU.ID
- Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir mengingatkan agar penanganan virus corona (Covid-19) tetap diperhatikan di tengah gelaran Pilkada 2020.

"Pastikan bahwa suksesnya Pilkada jangan menjadi kegagalan penanganan Covid-19. Karena tidak ada artinya pilkada tetapi penanganan Covidnya gagal," kata Erick saat memberikan sambutan dalam acara Operasi Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 yang Aman, Damai, dan Sehat di Polda Metro Jaya, Kamis (10/9).

Erick menyebut ini menjadi tantangan bagi KPU, Bawaslu, hingga para pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada 2020. Oleh karena itu, Erick mengharapkan dukungan semua pihak untuk juga turut serta dalam rangka penanganan Covid-19.

"Kami harapkan dukungan yang maksimal dari para bakal calon yang akan bersaing kontestasi politik, tapi juga bersaing bagaimana penanganan fatality masyarakat," tutur pria yang juga Menteri BUMN tersebut.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan tetap digelar pada 9 Desember mendatang usai mundur dari jadwal semula, 23 September 2020. Saat ini tahapan pilkada telah sampai pada proses pendaftaran pasangan calon.

Sejumlah pihak pun mengkritik rencana penyelenggaraan pilkada. Selain itu, sejumlah ahli epidemiologi meminta pilkada ditunda lantaran berpotensi menimbulkan klaster besar penularan virus corona.

Kementerian Dalam Negeri sendiri mencatat setidaknya 260 bakal pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2020 telah melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 saat proses pendaftaran beberapa waktu lalu.

Mabes Polri Tegaskan Netralitas Jajaran Korps Bhayangkara

Mabes Polri mengingatkan agar setiap jajaran personel Korps Bhayangkara untuk tidak melanggar ketentuan ihwal netralitas selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

"Bagi anggota Polri yang melanggar tentunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Awi Setiyono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

Jika merujuk pada PP Nomor 2 Tahun 2003, anggota Polri yang melanggar peraturan dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Dalam pasal 8 aturan tersebut tindakan disiplin dapat berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.

Kemudian, Pasal 9 PP tersebut mengatur hukuman disiplin dapat berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

Awi menjelaskan, dalam setiap kegiatan persaingan politik, Polri selalu dituntut untuk bersikap netral sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Anggota Polri, kata Awi, tidak dapat menggunakan hak memilih dan dipilih dalam Pilkada.

Meski, terhadap keluarga dari anggota Polri hak memilih merupakan hak individual. Namun, Polri dilarang memberi arahan bagi individu tersebut untuk memilih salah satu pihak. (cnn/ps) 

Pantausatu
Media mencerahkan juga mencerdaskan

Berita lainnya

Post a comment