PPP: Kalau Jokowi Otoriter, Kenapa Pak Amien Masih Bebas Mengkritik?

Wasekjen PPP Achmad Baidowi (detikcom)


PANTAUSATU.ID
- PPP angkat bicara terkait kritik senior PAN Amien Rais yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) otoriter. Menurut PPP, Amien Rais tak bisa mengkritik bebas seperti sekarang jika Jokowi otoriter.

"Ada hal yang terlewatkan oleh Pak Amien, kalau Jokowi otoriter, kenapa Pak Amien masih bebas bersuara, berteriak, mengkritik? Kalau rezim otoriter harusnya surah dibungkam, demo dilarang, pengkritik ditangkap," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek), Minggu (16/8/2020).

"Namun kenyataannya di Indonesia bebas-bebas saja orang bersuara/berpendapat baik yang ditopang data akurat maupun tidak berbasis data," lanjutnya.

Awiek menilai sebaiknya Amien bersikap bijak dan santun serta memberi contoh teladan bagi orang terdekat. Tidak berbicara melebar ke mana-mana.

"Sebenarnya tidak perlu muluk-muluk menjadi orang benar dan berguna, cukup memberikan contoh dan teladan bagi keluarga terdekat (istri, anak, cucu) untuk bersikap/berperilaku sopan santun, bijak, tidak arogan, tidak angkuh. Janganlah bicara terlalu melebar, kalau kita sendiri tidak mampu menjaga keluarga sendiri dari tindakan angkuh, menang sendiri, tidak taat aturan, bahkan post power syndrome," ujarnya.

Lebih lanjut, Awiek menilai analogi Amien Rais yang menyamakan dengan kisah Nabi Musa dan firaun. Menurutnya, kisah itu tidak ada kaitannya dengan Jokowi saat ini.

"Mengungkit kisah Musa dan firaun untuk menganalogikan terhadap tuduhannya dengan Indonesia jelas terlalu jauh. Dari aspek keyakinan antara Nabi Musa dan firaun sudah berbeda. Pak Jokowi muslim mau dihadapkan dengan siapa? Belum lagi kalau membandingkan dengan sistem negara era demokrasi Indonesia dengan kerajaan ala firaun jauh berbeda ibarat langit dan bumi," ujarnya.

Awiek meminta Amien Rais tidak asal tuduh. Sebaiknya tuduhan, menurut Awiek, harus disertakan bukti konkret.

"Sebaiknya tidak menuding orang tanpa disertakan bukti-bukti konkret. Parlemen dianggap stempel pemerintah? Buktinya mana? Contoh ketika pemerintah mengajukan dana talangan BUMN, DPR menolak, apakah itu tukang stempel? Saat ini sedang dibahas RUU Ciptaker ternyata tidak semua usulan pemerintah diterima DPR. Jadi sebaiknya tidak asal bicara tanpa bukti," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen PPP Arsul Sani memaklumi sifat Amien Rais yang selalu mengkritik rezim pemerintahan. Arsul meminta lebih baik Amien Rais bermuhasabah diri untuk memahami kekurangan sikap politiknya.

"Beliau selama ini terus mengkritisi kekuasaan dari zaman Pak Harto sampai dengan Jokowi. Baginya setiap rezim pemerintahan banyak keburukannya masing-masing tanpa menyampaikan sisi positif dari setiap rezim tersebut. Nah ini sudah berpuluh tahun ia lakukan, tapi tak banyak rakyat yang mendengar kritik atau kecamannya," ujarnya.

"Karena itulah kita sarankan beliau muhasabah agar tidak hanya terus berani menyampaikan, misalnya tentang berbagai kekurangan dari rezim pemerintahan tapi juga berani menyampaikan kekurangan sikap politiknya sejauh ini sehingga ia tidak pernah bisa mencapai kekuasaan pemerintahan, bahkan terakhir tersingkir dari lingkungan politik terdekatnya," lanjut Arsul.

Sebelumnya, Amien Rais kembali mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Amien menyebut Jokowi menjalankan praktik politik otoritarianisme.

"Masalah keempat, temanya adalah otoriterisme makin pekat. Indonesia di zaman Jokowi tidak sendirian dalam membanting demokrasi sehingga berubah esensi. Beberapa negara di Asia, Amerika Latin, dan Afrika menunjukkan kemiripan," kata Amien dalam video yang di-posting di kanal Amien Rais Official, Sabtu (15/8).

Lalu Amien menyertakan data dari The Economist Intelligence Unit soal Indeks Demokrasi 2018 yang menyurvei 167 negara berdasarkan kebebasan politik dan sipil. Skor tertinggi 10 berdasarkan 5 kriteria. Di atas 8 demokrasi penuh, di bawah 4 rezim otoriter. (din)


Sumber: detikcom

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel