KAMI di Pusaran Orang-orang Kalah dan Peluru Kritik ke Jokowi

Deklarasi KAMI


PANTAUSATU.ID
- Langkah sejumlah tokoh publik mendeklarasikan gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia(KAMI) telah melahirkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang memberikan tanggapan positif, namun ada pula yang berkomentar negatif pada gerakan KAMI.

KAMI secara resmi mendeklarasikan diri di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (18/8). Beberapa tokoh publik hadir kemudian membacakan Jati Diri dan Maklumat KAMI sebagai rangkaian deklarasi tersebut. Mereka antara lain Achmad Yani, Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Meutia Farida Hatta, MS Kaban.

Kemudian hadir juga Said Didu, Refly Harun, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma, Jumhur Hidayat, Abdullah Hehamahua, hingga Amien Rais.

Dalam deklarasinya, KAMI mengeluarkan delapan tuntutan, di antaranya mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR, untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945.

Kemudian, menuntut pemerintahan Jokowi agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi covid-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri.

Tuntutan lainnya, menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

Selain itu, menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

Menyikapi, Politikus PKB Abdul Kadir Karding berpendapatan gerakan KAMI dapat dimaknai sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam Pilpres 2019 silam. Menurutnya, hal tersebut bisa dilihat dari tokoh-tokoh yang tergabung dalam KAMI yang sebagian besar merupakan orang-orang yang kecewa dengan hasil Pilpres 2019.

"Kalau melihat daftar nama sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu. Ini artinya lanjutan, lanjutan karena jagonya kalah," kata Karding lewat pesan singkat, Selasa (18/8).

Dia juga berpendapat, deklarasi KAMI bisa dipandang sebagai langkah yang tidak tepat. Dalam demokrasi, kata Karding, posisi terbaik yang seharusnya diambil pihak yang kalah dalam pilpres adalah mendukung pemerintah untuk hal-hal yang bersifat positif.

Karding menilai, KAMI bertujuan untuk membentuk barisan oposisi pemerintah. Menurutnya, gerakan KAMI seharusnya melakukan kritik yang dibangun dengan konkret.

"Itu yang lebih penting adalah bagaimana di era pandemi ini kita semua bergotong royong, bahu membahu, ikut menyelesaikan masalah yang ada termasuk penderitaan masyarakat yang terjadi, karena pandemi ini bukan hal yang mudah sehingga butuh kebersamaan," ujar Karding.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menilai KAMI yang memelihara semangat 212 berpotensi memecah belah masyarakat.

"Kalau akhirnya itu hanya ingin terus membangkitkan semangat 212, yang berlandaskan politik identitas, itu justru bukan menyatukan bangsa, justru akhirnya memecah bangsa dengan terus membuat perbedaan di antara warga negara. Ini yang tidak baik," kata Dave, Rabu (19/8).

Dave mengamini bahwa setiap orang, termasuk Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo yang mendeklarasikan KAMI, berhak memiliki agenda politik, berserikat, atau berorganisasi.

Walaupun demikian, Dave mengingatkan bahwa agenda politik yang dibawa tidak boleh berangkat dari keinginan untuk terus membangkitkan semangat gerakan 212. (din)


Sumber: cnnindonesia

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel