KAMI Deklarasi Diri Jadi Oposisi, Klaim Cuma Gerakan Moral

Post a Comment
Deklarasi KAMI

PANTAUSATU.ID – Sejumlah orang barisan sakit hati menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Mereka diantaranya adalah Said Didu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, akademisi Rocky Gerung, hingga Din Syamsuddin selaku ketua wantim MUI.

Din Syamsuddin menyebutkan, koalisi ini adalah gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia. KAMI, kata dia, terdiri dari berbagai tokoh. 

“KAMI, pada pemahaman saya adalah sebuah gerakan moral seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik kita bersatu, kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia,” ujar Din saat deklarasi di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (2/8). Seperti dikutip dari kumparan (02/08/2020).

Din menyampaikan, masih banyak tokoh lain yang turut mendukung KAMI tapi belum bisa hadir. Misalnya Gatot Nurmantyo, Rachmawati Soekarnoputri hingga Rizal Ramli. Ia mengatakan, tokoh-tokoh ini bakal hadir dalam acara KAMI selanjutnya.

“Saya yakin ormas-ormas Islam juga bersepakat, belum ada yang mewakili, mungkin saya sebagai ketua Wantim MUI begitu pula ormas atau majelis agama lain semuanya tadi pagi menghubungi,” kata Din.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Said Didu menyoroti berbagai persoalan yang ada di Indonesia. Ia mengkritik soal kebijakan pemerintah di sektor BUMN. Ia berharap BUMN dapat menyelamatkan Indonesia dan bukan untuk kepentingan kekuasaan semata.

“Saya hanya berharap para birokrat profesional teman-teman di BUMN terpanggil untuk menyelamatkan Indonesia karena Anda tanggung jawabnya sangat besar. Berhentilah menjadi manusia-manusia pembenar tapi jadilah manusia penegak kebenaran di tempat kerja masing-masing,” kata Said.

Terkait pembentukan KAMI, Refly Harun mengatakan bahwa hal ini dilakukan mengingat pemerintah dianggap belum dapat memenuhi seluruh hak konstitusional masyarakat. Yaitu, melindungi, mencerdaskan, hingga mensejahterakan bangsa.

“Negara abai melaksanakan tugasnya karena kalau kita sudah terlindungi kita sudah cerdas kita sudah sejahtera maka tidak perlu lagi orang turun ke jalan. Tidak perlu lagi orang buat KAMI lagi dan sebagainya,” ucap Refly.

“Tetapi karena pemerintah atau penguasa belum mampu atau tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya maka kemudian jangan salahkan kalau komponen masyarakat memenuhi hasrat dan keinginannya sendiri tentu dengan jalan yang konstitusional juga,” imbuhnya.

Refly Harun menambahkan, apabila pemerintah dianggap belum mampu menjalankan tugasnya, maka alternatif yang muncul yakni partisipasi masyarakat. (kumparan/ps) 
Pantausatu
Media mencerahkan juga mencerdaskan

Berita lainnya

Post a Comment