Tidak Setuju dengan Erdogan, MUI Justru Maunya Hagia Sophia Jadi Katedral Bukan Masjid

Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin

Pantausatu.id - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin tidak setuju dengan Presiden Turki Erdogan soal Hagia Sophia dijadikan masjid di negaranya.


Din justru minta Hagia Sophia dikembalikan menjadi katedral, bukan masjid.

Namun dengan syarat, Al Hambra difungsikan menjadi masjid kembali.

"Hagia tetap jadi katedral tetapi juga Al Hambra dikembalikan kepada Islam sebagai masjid kebudayaan Islam," kata Din saat dikonfirmasi, Rabu.

Adapun Hagia Sophia awalnya merupakan Katedral Orthodoks di Konstantinopel, Bizantium (kini wilayah Turki).

Sementara Al Hambra adalah kompleks perpustakaan, masjid dan istana khalifah Islam di Granada, Spanyol, saat Muslimin berkuasa di tanah Eropa.

Menurut Din, menyikapi polemik Hagia Sophia dengan pilihan tersebut dapat dilakukan dan bisa menjadi solusi.

Adapun saat ini persoalan Hagia Sophia memicu perbincangan dunia karena terdapat pro dan kontra, seiring Presiden Turki Erdogan memfungsikan dari museum kembali menjadi masjid.

Hagia Sophia awalnya merupakan Katedral Orthodoks sampai diubah menjadi Katedral Katolik.

Kemudian kembali menjadi Katedral Ortodhoks hingga menjadi masjid, museum dan kini menjadi masjid.

"Ini layak dipertimbangkan karena ada masalah dunia, bukan soal setuju tidak setuju karena ini kesepakatan global," kata dia.

Sementara itu, Din mengusulkan pilihan lainnya yaitu menyerahkan nasib Hagia Sophia sesuai pemerintah di masa terkait.

Adapun secara linimassa fungsi Hagia sempat berganti-ganti seusai pemerintah yang berkuasa, baik itu katedral, museum dan masjid.

"Kalau pemerintah Turki mau memfungsikan sebagai apa itu haknya. Dunia internasional dan PBB walaupun itu jadi warisan dunia tapi penggunaannya tetap menjadi hak negara terkait," katanya.

Hal serupa, kata dia, sebagaimana menghormati hak prerogatif negara Spanyol yang di dalamnya terdapat Al Hambra.

Spanyol berhak memfungsikan Al Hambra sesuai kebijakan pemerintah berkuasa saat ini.


Sumber: jpnn.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel