Soal Kisruh POP Kemendikbud, Pemuda Muhammadiyah Sebut Nadiem Makarim Lecehkan DPR

Post a Comment
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto. (Tribunnews.com)

PANTAUSATU.ID - Belakangan ini Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mendapat kritikan dari berbagai pihak.

Imbasnya, sebanyak tiga lembaga pendidikan yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah telah menyatakan mundur dari POP Kemendikbud.

Terdapat beberapa pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mundur dari Program Organisasi Penggerak.

Satu di antaranya karena kriteria pemilihan dan penetapan peserta dalam POP Kemendikbud yang dinilai tidak jelas.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto mempertanyakan, proses seleksi yang diserahkan kepada pihak ketiga.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto

Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Senin (27/7/2020).

Sama halnya Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, Sunanto mempertanyakan, proses seleksi POP tanpa campur tangan Kemendikbud. 

"Mungkin Pak Syaiful Huda juga menanyakan karena ini yang menyeleksi pihak ketiga," ujar Sunanto.

"Kalau misalnya nggak pas yang menyeleksi juga menjadi pertanyaan."

"Maka kenapa harus pihak ketiga, ada apa?" ucapnya.

Menurutnya, hal itu menjadi tanggung jawab Syaiful Huda untuk meminta penjelasan kepada Nadiem Makarim.

Ia pun menilai Nadiem Makarim melecehkan DPR RI.

"Itu juga menjadi tanggung jawab Pak Syaiful Huda mencecar ke Pak Mendikbud," kata Sunanto.

"Di samping ketidak konsistenan, menurut saya DPR dilecehkan."

"Karena skemanya berbeda dan pengumumannya berbeda," jelasnya.

Komisi X DPR akan Panggil Nadiem Makarim hingga Minta Kemendikbud Potong Anggaran POP

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda (dpr.go.id)

Sebelumnya diberitakan, Komisi X DPR berencana memanggil Nadiem Makarim terkait Program Organisasi Penggerak.

Syaiful Huda juga meminta Kemendikbud memotong anggaran POP.

Bahkan, Syaiful meminta Kemendikbud memotong anggaran POP hingga setengahnya.

Anggaran dana untuk Program Organisasi Penggerak dikeluarkan Kemendikbud sebesar Rp 595 miliar.

Ia juga meminta anggaran tersebut dipotong untuk mengadaptasi situasi pandemi virus corona (Covid-19) seperti sekarang. 

"Prinsipnya setuju jalan tapi hampir pasti anggaran harus dipotong," kata Syaiful, Senin (27/7/2020), dikutip dari Tribunnews.com.

"Saya membayangkan cukup deh tahun ini Rp 250 miliar."

"Setengahnya saja, karena ini diadaptasi dalam pandemi Covid-19 ini," jelasnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim (Kemendikbud)

Lebih lanjut, Syaiful menuturkan, Program Organisasi Penggerak tidak bisa dijalankan dalam skema normal di tengah situasi pandemi Covid-19.

Syaiful menambahkan, skema normal yang dimaksud adalah pertemuan secara tatap muka.

Sehingga biaya yang digunakan untuk pertemuan secara langsung dapat dipotong.

"Artinya item cost yang tadinya dalam masa normal dibutuhkan, dalam masa pandemi tidak dibutuhkan," ujarnya.

Menurutnya, sebagian anggaran POP dialihkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Syaiful mengungkapkan, banyak daerah saat ini yang mengalami permasalahan dalam menjalankan program PJJ.

"Lebih baik setengahnya kita dedikasikan untuk membantu problem PJJ. Sampai hari ini mengalami persoalan di daerah," papar Syaiful.

Sementara itu, Syaiful Huda menjelaskan, alasan pihaknya mengundang Nadiem Makarim.

Syaiful mengatakan, jika Komisi X DPR hingga kini belum mendapat penjelasan dari Nadiem terkait POP tersebut.

"Kita belum dapat penjelasan detail dari Mas Nadiem karena itu tahapannya," terang Syaiful.

"Sebelum nanti ada beberapa opsi tahapannya, kita akan undang Mas Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI."

"Kita ingin minta penjelasan kenapa ada kegaduhan terkait dengan Program Organisasi Penggerak," jelasnya.

Syaiful Huda meminta Nadiem untuk mengkaji ulang Program Organisasi Penggerak.

Menurutnya, Nadiem Makarim harus mencari skema terbaik.

Sehingga program ini tidak menimbulkan polemik dikemudian hari.

"Yang pertama kita minta ditata ulang lagi skemanya," ujar Syaiful

Ia juga menginginkan agar PGRI, NU, dan Muhammadiyah untuk masuk kembali ke POP Kemendikbud.

"Kedua, saya tetap ingin Muhammadiyah, NU, dan PGRI walaupun sudah keluar," terang Syaiful Huda.

"Tetap kita minta untuk beliau berkenan masuk kembali," imbuhnya. (din)

Sumber: tribunnews
Pantausatu
Media mencerahkan juga mencerdaskan

Berita lainnya

Post a Comment