Saleh Daulay Puji Cara Tangsel Tangani Covid-19

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay 

PANTAUSATU.ID - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pandemi Covid-19.

Sebab, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dinilai aktif terlibat mengajak warga untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona.

“Saya lihat tadi, data-data yang ditampilkan, semua SKPD dilibatkan. Mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan dinas lainnya. Menurut saya, ini hal positif yang perlu ditingkatkan di masa mendatang,” ungkap Saleh bersama jajaran Komisi IX saat bertemu Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Dyani di Kantor Wali Kota Tangsel, Jumat (17/7/2020).

Rapat tersebut juga membahas istilah-istilah penanganan Covid-19 yang telah dikeluarkan pemerintah pusat.

Berdasarkan pemaparan Wali Kota Airin, Saleh menilai istilah-istilah ini masih membingungkan ketika diterapkan di daerah. Menurutnya, hal ini menunjukkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemda) masih perlu untuk ditingkatkan.

"Terbukti dengan istilah PSBB (pembatasan sosial berskala besar) tadi, seperti PSBB yang dinormalkan, new normal, atau adaptasi dan lain sebagainya, Walkot Airin dalam menangani penyebaran Covid-19 tidak memakai istilah di sini. Walkot Tangsel menyebut bahwa di dalam undang-undang, tidak ada istilah-istilah seperti itu," ungkap Saleh.

Politisi fraksi PAN ini turut membahas keterbatasan alat pelindung diri (APD) di awal masa penanganan Covid-19.

Dirinya menuturkan, tenaga kesehatan Tangsel sempat mengalami kekurangan APD, masker, hand sanitizer dan sebagainya. Sedangkan, jarak antara Tangsel dengan ibu kota DKI Jakarta dekat.

“Jadi, ini menurut saya satu hal yang perlu dicermati. Ke depan, ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.

Saleh juga menanggapi temuan dan keluhan Walkot Airin terkait banyaknya data BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Banyak peserta BPJS Kesehatan berstatus penerima bantuan iuran (PBI) merupakan orang-orang yang justru mampu. Sedangkan, masih ada masyarakat yang kurang mampu kenyataannya belum terdaftar PBI.

“Sebetulnya, ini keluhan klasik dan sudah sering terjadi. Bahkan yang menyedihkan itu terjadi di Kota Tangsel. Dimana, Tangsel semestinya dijadikan cermin untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di sini,” pungkas Saleh.


Sumber: BeritaSatu.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel