Novel Bamukmin Sebut Gerakan HTI Santun, PDIP Radikal

Post a Comment
Ketua Persaudaraan Alumni atau PA 212 Novel Bamukmin

PANTAUSATU.ID - Ketua Media Center Persaudaraan Alumni atau PA 212 Novel Bamukmin berpendapat, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan Pemerintah RI pada medio 2017 lalu merupakan gerakan dakwah santun, sementara PDI Perjuangan (PDIP) disebutnya telah nyata melakukan aksi radikal.

"Kami melihat HTI di Indonesia ini tidak ada unsur daripada berbuat makar, mereka adalah gerakan dakwah, dan sampai saat ini mereka paling santun. Dibandingkan PDIP, waduh luar biasa mereka melakukan tindakan-tindakan radikal," kata Novel Bamukmin saat berbincang dalam kanal YouTube Tagar TV, Jumat, 10 Juli 2020.

PDIP telah berbuat makar dengan RUU HIP, mereka melakukan aksi anarkisme terhadap bendera Demokrat. Justru hal itu tidak ada di HTI.

Sepengetahuannya, HTI yang disebut-sebut berseberangan dengan ideologi dan hukumnegara ini malahan tidak pernah terlibat aksi anarkisme. 

Namun, PDIP justru dia anggap telah berupaya melakukan makar lantaran paling terlibat dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP, serta pernah dikaitkan dengan perusakan atribut Partai Demokrat di Provinsi Riau.

Oleh sebab itu publik ia sarankan harus melihat dua konteks ini secara proporsional, dengan kacamata keadilan.

"HTI sampai saat ini tindakan radikal sedikit pun tidak ada. Tapi PDIP hari ini telah berbuat makar dengan RUU HIP, mereka melakukan aksi anarkisme terhadap bendera Demokrat. Justru hal itu tidak ada di HTI," katanya.

Kendati demikian ia mengaku tidak mengenal tokoh-tokoh HTI, hanya mempelajari pola dakwah yang, kata Novel, membawa kesejukan dan ingin mencari solusi agar Indonesia terlepas dari kapitalisme, marxisme-komunisme.

"Mereka ingin perjuangkan, mereka ingin merawat Pancasila dengan Islam yang seutuhnya, itu yang saya tahu," kata Novel Bamukmin.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia pada Juli 2017 lalu. Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

"Maka dengan mengacu pada ketentuan Perppu tersebut terhadap status badan hukum HTI dicabut," ujar Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris dalam jumpa pers di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu, 19 Juli 2017.

Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. (ps)


Sumber: tagar
Pantausatu
Media mencerahkan juga mencerdaskan

Berita lainnya

Post a Comment