Ketua PDIP Tangsel Minta Elite Demokrat Tak Ikut Campur Urusan Gibran

Gibran Rakabuming Raka. (Istimewa)

PANTAUSATU.ID - Perilaku elite Partai Demokrat (PD) mengomentari internal PDI Perjuangan (PDIP) soal penetapan Gibran Rakabuming dalam Pilwalkot Solo ditanggapi sinis oleh Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Selatan, Wanto Sugito.

"Kami heran dengan sejumlah pernyataan elite Demokrat yang muncul di media maupun medsos. Kenapa petinggi Demokrat harus repot mempertanyakan soal penetapan Gibran Rakabuming sebagai calon wali kota Solo yang diusung PDI Perjuangan," ujar Wanto Sugito, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan saat dihubungi, Senin (20/7/2020).

Wanto menanggapi pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, yang menuding bahwa ada deal yang dilakukan Presiden Jokowi di istana terkait majunya Gibran di pilkada. Hal itu disampaikannya di akun media sosial miliknya. Jansen meminta Jokowi dan para elite politik PDIP memberikan klarifikasinya.

Menanggapi itu, Wanto yang juga menjabat Sektetaris Jenderal Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), organisasi sayap PDIP itu menyatakan, "Apa perlu dibuka jejak digital, saat SBY di istana kerap bicara tentang Partai Demokrat?," ujar Wanto.

Pria yang akrab disapa bung Klutuk ini juga mempertanyakan, mengapa Demokrat harus capek mengurusi dapur PDIP sedangkan dapur PD sendiri sedang bermasalah.

Yang dimaksudnya adalah pemberitaan bahwa penetapan AHY sebagai Ketua Umum PD secara aklamasi digugat pendirinya. Yakni Subur Sembiring, Hengki Luntungan, Murtada Sinuraya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pendiri dan deklarator (FKPD) PD. Aktivis 98 ini mengatakan sebaiknya Demokrat menyelesaikan urusan internalnya.

“Jadi lebih baik Demokrat fokus dulu di internalnya dan mempersiapkan kadernya untuk bertarung di pilkada 2020 daripada meramaikan soal penetapan Gibran,” imbuhnya.

Wanto juga menegaskan bahwa PD seharusnya sadar dan lebih berkaca diri untuk tidak banyak berkomentar sinis tentang penetapan Gibran, sebagai calon wali kota Solo dengan tudingan membentuk dinasti politik.

Menurutnya, PD tidak memiliki kursi di DPRD Surakarta. Karena itu, apa yang dilontarkan ke media dan medsos ibarat menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri.

"Seandainya pak Jokowi membuka pintu koalisi kepada Demokrat, bisa ditebak SBY akan segera menyodorkan nama AHY masuk ke kabinet. Jadi meributkan dan mengaitkan dinasti politik ibarat menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri,” jelasnya.

Bagi PDIP, pengumuman 45 calon kepala daerah oleh Megawati Soekarno putri adalah mandat yang harus dilaksanakan dengan kerja keras demi memenangkan suara rakyat.

Semua kader PDIP dan para calon pemimpin daerah yang diusung partai harus turun ke bawah bergerak bersama dalam satu barisan.

"Seharusnya ada kesadaran bahwa cuitan di medsos itu tidak akan memenangkan suara rakyat. Tapi menangis dan tertawa bersama rakyatlah yang membuat kita bahagia,” tutup mantan aktivis 98 UIN Syarif Hidayatullah ini.


Sumber: BeritaSatu

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel