ICW Desak Hakim PN Jaksel Tolak Peninjauan Kembali Djoko Tjandra

Buronan Djoko Tjandra

PANTAUSATU.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan sejumlah alasan agar majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra.

Buronan Kejaksaan Agung dalam kasus hak tagih (cessie) Bank Bali itu dijadwalkan akan menjalani sidang PK di PN Jaksel, Senin (20/7/2020) hari ini.

Alasan pertama, dikatakan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, persidangan telah digelar sebanyak dua kali, namun Djoko Tjandra juga tidak dapat dihadirkan oleh kuasa hukumnya.

Djoko Tjandra diketahui mangkir dalam dua persidangan yang diajukannya di PN Jaksel, yakni pada 29 Juni 2020 dan 6 Juli 2020.

Sehingga, menurutnya, dapat disimpulkan bahwa Djoko Tjandra tidak kooperatif terhadap persidangan.

"Bahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 dan Pasal 265 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah secara tegas menyebutkan bahwa Pemohon wajib hadir saat melakukan pendaftaran dan mengikuti pemeriksaan persidangan PK," kata Kurnia dalam keterangannya, Senin (20/7/2020).

Kurnia mengatakan Djoko Tjandra selama ini juga tidak kooperatif terhadap penegakan hukum.

Hal itu terbukti dari tindakannya yang melarikan diri saat putusan pemidanaan dijatuhkan terhadap dirinya.

Sehingga, lanjutnya, majelis hakim semestinya dapat bertindak objektif dan juga turut membantu penegak hukum dengan tidak menerima permohonan PK jika tidak dihadiri langsung oleh yang bersangkutan.

Selain itu, banyak pemberitaan yang menyebutkan bahwa Djoko Tjandra saat ini berada di Malaysia.

"Atas dasar informasi tersebut, pemerintah harusnya bisa segera menjalin komunikasi dengan Malaysia untuk segera memproses pemulangan Djoko Tjandra ke Indonesia," kata Kurnia.

"Bila perlu, Presiden Joko Widodo juga harus turun tangan untuk memastikan pemerintah Malaysia dapat kooperatif dalam penegakan hukum atas terpidana Djoko Tjandra," tegasnya.

Djoko Tjandra merupakan buron kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan hak tagih (cassie) Bank Bali yang saat ini sudah menjadi warga negara Papua Nugini.

Sebelumnya, Djoko pada Agustus 2020, didakwa oleh JPU Antasari Azhar telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Bali.

Namun, majelis hakim memutuskan Djoko lepas dari segala tuntutan karena perbuatannya tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana melainkan perdata.

Djoko Tjandra mendaftarkan PK pada 8 Juni atas vonis dua tahun penjara yang harus dijalaninya. (din)


Sumber: tribunnews

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel