Beredar Daftar Calon Kepala Daerah Rekomendasi PDIP, Ada Nama Gibran Rakabuming Raka untuk Solo


PANTAUSATU.ID - Beredar foto daftar calon kepala daerah yang direkomendasikan PDIP dimana ada nama putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka.

Dalam daftar calon kepala daerah penerima rekomendasi PDIP itu, Gibran tertulis mendapat rekomendasi untuk Kota Solo, Jawa Tengah, dipasangkan dengan mantan Ketua DPRD Solo, Teguh Prakosa.

Selain untuk Kota Solo, dalam foto tersebut, rekomendasi juga diberikan untuk sejumlah kota lainnya yakni Kota Pematang Siantar, Kabupaten Serdang Badagai, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Oku Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.

Lalu Kabupaten Pangandaran, Kota Depok, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul.


Secara lengkap berikut nama-nama dalam rekomendasi PDIP yang beredar (angka 1 sebagai calon wali kota dan angka 2 sebagai calon wakil wali kota): 

Provinsi Sumatera Utara:

Kota Pematang Siantar:  1. Asner Silalahi 2. Susanti Dewayani

Provinsi Riau:

Kabupaten Kuantan Singingi: 1. Halim 2. Komperensi

Provinsi Sumatera Selatan: 

Kabupaten Oku Timur: 1. Lanosin 2. Adi Nugraha Purnya Yudha

Provinsi Lampung: 

Kabupaten Lampung Tengah: 1. Loekman Djoyosoemarto 2. M Liyas Haryani Muda

Kabupatsen Pesisir Barat: 1. Pieter 2. H Fahrurrazi

Provinsi Jawa Barat: 

Kabupaten Pangandaran: 1. Jeje Wiradinata 2. Ujang Endin Indrawan

Kota Depok: 1. Pradi Supriatna 2. Afifa Alia

Provinsi Jawa Tengah: 

Kota Surakarta (Solo): 1. Gibran Rakabumung Raka 2.Teguh Prakosa

Kabupaten Sukoharjo: 1. Etik Suryani 2. Agus Santosa

Kabupaten Pekalongan: 1. Fadia Arafiq 2. Riswadi

Kabupaten Purworejo: 1. Agustinus Susanto 2.Rahmad Kabuli Jarwinto

Kabupaten Wonsoobo: 1. Afif Nurhidayat 2. Muhammad Albar

Provinsi DIY

Kabupaten Sleman: 1. Kustini Sri Purnomo 2.Danang Maharsa

Kabupaten Gunungkidul: 1.Bambang Wisnu Handoyo 2. Benyamin Sudarma

Terkait beredarnya foto rekomendasi PDIP yang terdapat nama Gibran tersebut, Tribunnews.com mencoba mengonfirmasi Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto.

Bambang memilih tidak berkomentar terkait kebenaran foto tersebut dan meminta Tribunnews menunggu Jumat (17/7/2020) besok.

"Tunggu besok saja, Mas," tulisnya lewat pesan WhatsApp, Kamis (16/7/2020). 

Repons Gibran

Dikutip dari TribunSolo.com, Gibran juga enggan mengonfirmasi kebenaran informasi soal namanya yang masuk dalam penerima rekomendasi PDIP. 

Gibran hanya meminta doa agar semuanya dimudahkan. 

"Saya mohon doanya aja agar semua dilancarkan," kata dia kepada TribunSolo.com, Kamis (16/7/2020).

"Matur nuwun" tambahnya menekankan.

Tiga Nama Perebutkan Rekomendasi PDIP untuk Kota Solo

Untuk diketahui, pengumuman rekomendasi PDIP gelombang II untuk calon kepala daerah dalam Pilkada 2020 akan diumumkan pada Jumat besok.

Untuk Kota Solo, terdapat tiga nama calon yang bersaing untuk mendapatkan rekomendasi sebagai Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota, yakni Gibran, Achmad Purnomo, dan Teguh Prakosa.

Achmad Purnomo merupakan Wakil Wali Kota Solo saat ini yang diusulkan DPC PDIP Solo sebagai Calon Wali Kota berpasangan dengan Teguh Prakosa. 

Sedangkan Gibran mendaftar sebagai Calon Wali Kota melalui DPD PDIPJateng. 

Ketua PDIP Solo Sebut Bakal Taati Keputusan Megawati

Jelang pengumuman rekomendasi PDIP, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengaku belum mengantongi surat keputusan DPP perihal pasangan calon yang diusung.

"Saya tidak tahu, belum dapat undangan, kalau sudah ada pasti saya bacakan," aku Rudy kepada TribunSolo.com, Kamis (16/7/2020).

Rudy menegaskan dirinya akan tegak lurus dengan keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Meski jagoan yang diusulkan DPC PDIP, Achmad Purnomo-Teguh Prakosa tak mengantongi restu partai banteng.

"Saya sebagai kader tidak pernah melawan Ketua Umum (Ketum), siapapun nanti rekomendasi wajib dimenangkan," tegas dia

"Paling utama, dari awal sudah saya sampaikan bahwa proses pencalonan sudah selesai, semua tergantung Ketua Umum memutuskan seperti apa, hukumnya wajib menjalankan keputusan itu," pungkasnya. (din)


Sumber: tribunnews

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel