Sikap Su'udzon MUI Soal Pancasila dan NKRI

Post a Comment
Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhyiddin Junaidi (antara) 

Pantausatu.id – Islam mengajarkan tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Namun, begitulah sikap ormas keagamaan Majlis Ulama Indonesia (MUI), su'udzon terhadap parlemen dan pemerintah.


Ormas bentukan Presiden Soeharto itu menilai ada upaya jahat yang ingin melumpuhkan Sila Pertama – “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

“Ada upaya melumpuhkan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhyiddin Junaidi, dalam maklumatnya.

Artinya, ada keinginan menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

“Hal ini adalah bentuk pengingkaran terhadap keberadaan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945 sebagai Dasar Negara, sehingga bermakna pula sebagai pembubaran NKRI,” tegasnya.

Memeras Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila yakni “Gotong Royong”,
adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna
dari Pancasila itu sendiri, dan secara terselubung ingin melumpuhkan
keberadaan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah dikukuhkan
dengan Pasal 29 Ayat (1) UUD Tahun 1945, serta menyingkirkan peran agama
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dengan demikian hal ini adalah bentuk pengingkaran terhadap keberadaan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945 sebagai Dasar Negara, sehingga bermakna pula sebagai pembubaran NKRI yang berdasarkan pada 5 Sila tersebut, bunyi poin 3, maklumat MUI Nomer Kep 1240/OP MUIVI/2020, Jumat(12/6).

“MUI juga meminta kepada Fraksi-Fraksi di DPR RI untuk tetap mengingat sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) terutama peristiwa sadis dan tak berperikemanusiaan yang mereka lakukan pada Tahun 1948 dan Tahun 1965,” ujarnya.

Selain itu, MUI menyerukan umat Islam bersatu dan bersiap di garda terdepan menolak paham komunisme dan berbagai upaya licik yang dilakukannya untuk mendistorsi Pancasila.

“Mengimbau Umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi garda terdepan dalam menolak faham komunisme dan berbagai upaya licik yang dilakukannya, demi terjaga dan terkawalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya. (indonesiainside/ps) 
Pantausatu
Media mencerahkan juga mencerdaskan

Berita lainnya

Post a Comment