Pemerintah Tunda Pembahasan RUU HIP, Muhammadiyah dan PBNU Beri Apresiasi

Pimpinan ormas Islam berkunjung ke rumah dinas Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta, Selasa (16/6/2020) untuk membahas RUU HIP. (Foto: Antara)

Pantausatu.id - Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam memberi apresiasi atas keputusan pemerintah menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila(RUU HIP). 


Mereka yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

Dukungan atas keputusan itu juga disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pimpinan tiga organisasi Islam tersebut ikut membahas RUU HIP saat berkunjung ke rumah dinas Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta, Selasa (16/6/2020) malam bersama Menko Polhukam, Mahfud MD.

Ketua MUI, Basri Bermanda bahkan mengusulkan agar RUU HIP dihapus dari program legislasi nasional (prolegnas). Untuk mewujudkan hal itu MUI dalam waktu dekat akan berkomunikasi dengan DPR.

"Karena RUU HIP ini merupakan inisiatif DPR nanti kami akan berdialog dengan DPR agar RUU ini dicabut. Kami mewakili MUI memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah atas ditundanya pembahasan RUU HIP. Hal ini menunjukkan kegelisahan yang bukan main atas RUU tersebut," ucap Basri.

Sementara itu Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti meminta pemerintah untuk melayangkan surat tertulis yang berisi penolakan untuk membahas RUU HIP. Hal itu menurutnya lebih memberikan kepastian bagi masyarakat.

Dia pun mengimbau warga Muhammadiyah untuk tetap tenang menanggapi polemik RUU HIP. Menurutnya fokus pemerintah dan masyarakat jangan terganggu dalam upaya mempercepat penanganan wabah covid-19.

"Warga Muhammadiyah kami minta menghadapi masalah ini secara jernih agar persoalan pandemi bisa segera diatasi," ujar Abdul Mu'ti.

Sekretaris Jenderal PBNU, Helmi Faishal berpendapat RUU HIP berpotensi menimbulkan pertentangan ideologi di kalangan umat. Dia menilai RUU HIP hanya menimbulkan penafsiran dan analisis politik semata.

"Ada simpang siur penafsiran di RUU HIP yang melahirkan analisis-analisis politik yang berpotensi menimbulkan pertentangan antar-ideologi," katanya. (inews) 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel