Partai Gerindra: Kami dukung Pemerintahan yang sah

Prabowo dan Jokowi (foto: kompas) 

Pantausatu.id - Kaum politik identitas gaungkan isu untuk melengserkan Jokowi. Segala cara dihalalkan, salah satunya soal Corona.


“Berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Dasar atau UUD 1945, presiden bisa diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Hal ini jika terbukti melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau melakukan perbuatan tercela,” kata Sekretaris DPC Gerindra Kota Medan, seperti dikutip Kantor Berita RMOLSumut, Minggu (7/6).

Bencana Covid-19 yang turut dijadikan alasan pelengseran presiden juga tidak relevan. Sebab menurutnya, penanganan pemerintah Indonesia masih lebih baik jika dibanding dengan beberapa negara lain yang juga terdampak.

“Kami kader Partai Gerindra selalu taat asas dan konstitusi sesuai instruksi dari Ketua Umum kami, Bapak Prabowo Subianto. Kami akan mendukung pemerintahan yang sah yang dipilih rakyat dan dilantik secara konstitusional dan ikut mengamankan jalannya roda pemerintahan untuk kemakmuran dan keadilan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Ia juga berharap agar orang-orang maupun pihak-pihak yang mencoba melengserkan pemerintahan yang sah agar berpikir lebih jernih.

“Ini sama dengan makar, jadi agar menahan diri saja,” pungkasnya. (rm/ps) 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel