PA 212 Tolak RUU HIP Tapi Tuntut ‘Syariat Islam’ Dimasukkan dalam Pancasila

Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif

Pantausatu.id - Pemerintah memutuskan untuk menunda membahas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat.


Keputusan tersebut mendapat penolakan dari Persaudaraan Alumni 212, menurut PA 212 keputusan tersebut sebagai dalih menunda sementara dan pemerintah maupun DPR masih berniat untuk membahasnya di lain waktu.

Sementara sisi lain, PA 212 menuntut agar tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yaitu “… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, dimasukkan lagi dalam sila kesatu Pancasila jika pemerintah dan DPR masih berkukuh ingin membahasnya sampai disahkan menjadi undang-undang,

“Jika mereka memaksakan RUU HIP menjadi UU kami juga akan menuntut kembali Pancasila berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli yang mencantumkan kewajiban melaksanakan syariat Islam pada sila satu,” kata Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif, seperti dikutip dari VIVAnews di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020.

Ia mengaku bahwa memasukan kembali tujuh kara dalam Pancasila akan menuai kontroversi. Karena itu, agar tidak terjadi kontroversi, Slamet meminta DPR menghentikan pembahasan RUU HIP. (suaraislam)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel