Kelompok Cendana Terlibat Isu PKI

Demo massa jaman dulu

Pantausatu.id – Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta menanggapi analisis yang dilakukan Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi terkait narasi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang belakangan menyeruak ke permukaan.

Melalui akun Twitter @ismailfahmi, dia terangkan sejak 22 hingga 25 Mei, ada dua cluster tentang PKI yang sangat besar ukurannya. Beberapa di antaranya dikemukakan akun top influencer seperti milik putra Presiden ke-2 RI Tommy Soeharto di akun @tommy_soeharto, pendakwah Haikal Hassan di akun @haikal_hassan, Wakil Sekjen MUI Tengku Zulkarnain di @ustadtengkuzul, politikus Gerindra Fadli Zon di akun @fadlizon, akun @lutfimuhammad008, serta @plato_ids.

Lantas, Stanislaus tidak memungkiri masih adanya fobia menyoal PKI di sebagian masyarakat. “Ada sebagian masyarakat yang memang masih fobia dengan PKI, sehingga mereka bersikap demikian. Namun, juga perlu diwaspadai bahwa isu ini digunakan kelompok tertentu untuk eksis dengan seolah-olah sebagai pihak yang paling gencar memerangi PKI,” katanya kepada Tagar, Rabu, 27 Mei 2020.

Menurut dia, kalau sejak awal pemerintah melakukan gerak cepat dan tidak lengah dalam menangani isu-isu PKI, hal ini dia pastikan tidak akan menguap ke permukaan. Kecepatan Pemerintah RI dia harapkan ada untuk membendung kelompok-kelompok tersebut.

“Hal-hal demikian sebenarnya tidak perlu terjadi jika pemerintah juga sigap mengambil ruang ini. Ketegasan pemerintah yang sudah final menentapkan PKI dilarang di Indonesia harus ditunjukkan ke publik, termasuk media sosial. Sikap itu juga harus ditegaskan terhadap provokasi-provokasi pihak tertentu yang mencoba membangkitkan PKI,” ujarnya.

Mengenai adanya nama Tommy Soeharto (TS) dalam data yang dipublikasi Drone Empirit, dia mengaku belum memiliki bukti-bukti autentik lainnya terkait keterlibatan pendiri Partai Berkarya tersebut dalam mengkonstruksi isu PKI. Kendati demikian, Stanislaus dapat memaklumi jika kalangan Orde Baru (Orba) selalu bersemangat menaikkan isu bahaya laten partai terlarang tersebut.

“Saya belum lihat bukti otentik apakah benar itu TS. Tapi fakta bahwa Orde Baru adalah pihak yang paling gencar memerangi PKI itu sudah terbukti. Jika masih ada kekuatan Orde Baru yang sekarang gencar mengingatkan bahaya PKI dapat dimaklumi,” katanya.

Jika benar produk Orba sengaja menyuarakan isu tersebut, dia menduga ada kesengajaan untuk menaikkan popularitas partai, serta ingin mengambil hati rakyat bahwa mereka konsisten dan gencar melawan PKI.

“Dalam perspektif positif mereka ingin mengingatkan masyarakat atas bahaya PKI, tapi dugaan bahwa tokoh-tokoh orba ingin membangun eksistensi dan menarik perhatian rakyat itu dimungkinkan terjadi,” ujarnya.

Melihat stastistik yang dikeluarkan Ismail Fahmi, menurutnya isu PKI cenderung sengaja digembar-gemborkan oleh partai di luar pemerintahan, termasuk Kelompok Cendana.

“Itu cenderung dominan dari kelompok oposisi. Kenapa oposisi gencar propaganda soal PKI, karena narasi ini juga yang dipakai ketika Pilpres untuk melemahkan lawan politik mereka. Iya mereka (Cendana) juga menjadi bagian dari oposisi saat itu,” ucapnya.

Dia menambahkan, dalam penyebaran isu bernarasi PKI diduga kuat ada upaya membonceng isu pandemi Covid-19 untuk menyerang Pemerintah RI, termasuk di dalamnya untuk mendelegitimasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Ada upaya pihak tertentu memanfaatkan isu Covid-19 ini untuk menyerang pemerintah juga, banyak kerawanan dalam situasi bencana. Pemerintah harus hati-hati dan masyarakat harus cermat. Jika dibiarkan maka arahnya akan ke sana (menjatuhkan Jokowi),” kata dia.

Stanislaus menyarankan agar Pemerintah RI tidak kalah terhadap narasi PKI yang menerus bertebaran di media sosial, pun di kalangan masyarakat.

“Jangan sampai pemerintah kalah narasi terkait PKI, narasi pemerintah terkait larangan PKI harus lebih kuat dari narasi yang dibangun oleh non state actor. Tindakan tegas pemerintah terhadap kelompok yang masih berideologi komunis juga nyata. Jika tidak maka ruang ini akandiisi oleh pihak lain yang justru bisa menjadi bumerang bagi pemerintah,” ucap Stanislaus. (loperberita)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel