Israel Nekat Caplok Tepi Barat 1 Juli, Tak Peduli Terjadi Konflik Besar

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Foto/REUTERS

Pantausatu.id - Israel, yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, nekat akan menganeksasi atau mencaplok bagian-bagian Tepi Barat termasuk Lembah Jordan pada 1 Juli 2020. Rezim Zionis tersebut mengabaikan peringatan internasional bahwa aneksasi akan memicu konflik besar.


Keputusan menjalankan rencana aneksasi itu keluar setelah kabinet pemerintah Israel menggelar pertemuan pada hari Minggu.

Netanyahu mengatakan Israel akan "menerapkan kedaulatan" hingga 30 persen dari Tepi Barat—yang meliputi permukiman Yahudi dan tanah pertanian Lembah Jordan yang subur—mulai 1 Juli.

Negara-negara kekuatan Arab sudah memperingatkan langkah itu akan mengantar kekerasan dan mengguncang Timur Tengah.

Namun, para pendukung Netanyahu mengatakan aneksasi itu akan memperkuat kedaulatan Israel dan memperkeras tameng keamanannya terhadap terorisme dan agresi Iran.

Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, semuanya dengan tegas menentang aneksasi. 

Para pemimpin Palestina telah lama berharap Tepi Barat—wilayah Yordania untuk Palestina yang diduduki oleh Israel setelah perang Arab-Israel 1967—akan membentuk bagian utama dari negara masa depan mereka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Beberapa negara Eropa mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Israel jika Netanyahu bergerak maju dengan rencana aneksasinya.

Beberapa analis mengatakan mereka tidak akan terkejut jika Netanyahu akan nekat, karena sudah tahu bahwa Presiden AS Donald Trump akan mendukungnya. Netanyahu juga menyadari momen seperti itu akan segera hilang jika Trump kalah dalam pemilu AS November mendatang.

"Aneksasi Tepi Barat oleh orang-orang bakhil Israel, sayangnya, adalah langkah logis berikutnya dalam lintasan panjang pendudukan dan pemukiman," kata Joshua Landis, yang mengepalai Pusat Studi Timur Tengah di Universitas Oklahoma.

"Garis panjang presiden Amerika Serikat telah dikalahkan oleh perdana menteri Israel untuk membawa kami ke titik ini," ujar Landis kepada The Washington Times, yang dilansir Senin (29/6/2020).

Dia menambahkan bahwa kemungkinan Palestina akan dirugikan, dan prediksi akan datangnya malapetaka akan terjadi adalah hal yang berlebihan.

“Saya tidak percaya bahwa aneksasi akan melepaskan neraka di seluruh wilayah. Sebagian besar orang Arab merasa putus asa tentang masalah Palestina," ujarnya. 

"Israel telah menjadi begitu kuat, memindahkan begitu banyak warganya ke tanah Palestina, dan orang-orang Arab begitu lemah dan terpecah, sehingga orang-orang Arab putus asa bahwa aneksasi dapat dihentikan."

Untuk memenangkan pemilu pada bulan Maret lalu, Netanyahu bersumpah kepada blok politik sayap kanan Israel bahwa dia akan maju dengan aneksasi besar pada 1 Juli.

Sumpahnya datang berbulan-bulan setelah pemerintahan Trump meluncurkan peta jalan baru untuk perdamaian Timur Tengah yang dijuluki sebagai "Kesepakatan Abad Ini". Proposal rancangan pemerintah Trump itu menyatakan bahwa Washington bersiap untuk mengakui kontrol Israel atas bagian-bagian utama Tepi Barat. 

Namun, sikap administrasi Trump mulai terpecah dalam masalah ini. Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan dengan syarat anonim pada hari Kamis "belum ada keputusan akhir" pada langkah selanjutnya untuk menerapkan peta jalan damai Timur Tengah yang dibuat administrasi Trump. (Baca juga: Bahas Pencaplokan Tepi Barat, Bos Mossad Temui Raja Yordania)

Arab Marah

Yordania sangat kritis terhadap upaya aneksasi bagian-bagian Tepi Barat oleh Israel. Amman telah mengeluarkan peringatan terhadap aneksasi tanah Palestina tersebut dan menyerukan Israel agar kembali ke perbatasan 1967 dengan negara Palestina baru yang meliputi seluruh Tepi Barat.

Ada kekhawatiran bahwa Yordania akan merespons dengan menangguhkan kesepakatan gas senilai USD10 miliar. Kesepakatan yang berlaku saat ini memungkinkan aliran gas alam Israel ke pembangkit listrik Yordania.

Menurut Reuters, kesepakatan antara utilitas milik negara Yordania dan konsorsium AS-Israel yang dipimpin oleh Noble Energy yang berpusat di Texas telah berlaku sejak 2016.

Ada juga kemarahan dari negara-negara utama Teluk Arab seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

"Jika Netanyahu bergerak maju dengan aneksasi pada bulan Juli, itu akan menghancurkan setiap prospek perdamaian," kata Ahmed Aboul Ghet, yang mengepalai 22 anggota Liga Arab, dalam sambutannya pekan lalu selama konferensi video Dewan Keamanan PBB.

"Langkah yang mungkin dilakukan oleh pemerintah Israel untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Palestina yang diduduki akan merupakan—jika dilaksanakan—ancaman serius bagi stabilitas kawasan," ujar Ghet, yang dilansir surat kabar Asharq Alawsat.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan penilaian yang sama."Kita berada pada saat yang menentukan, dan bahwa jika diterapkan, pencaplokan akan menjadi pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional, secara serius membahayakan prospek solusi dua negara dan melemahkan kemungkinan pembaruan negosiasi (perdamaian Israel-Palestina)," katanya.

"Saya meminta pemerintah Israel untuk membatalkan rencana pencaplokannya," kata Guterres. (sindonews) 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel