Nasdem Jakarta: Kami Minta Hentikan Polemik Bansos, Malu Sama Rakyat

Nasdem

Pantausatu.id - Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta meminta polemik bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta antara pemerintah pusat dan Pemprov DKIdihentikan, sebab malu dilihat masyarakat. 


Menurut NasDem, saat ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

"Fraksi NasDem meminta polemik bansos dihentikan antara menteri Jokowi dengan Anies Baswedan, malu sama rakyat. Saatnya kita bersama-sama membantu rakyat yang sedang kesusahan, bagi NasDem DKI tidak penting bansos itu dari siapa, yang penting rakyat yang lapar dan kesusahan mendapat bantuan sesegera mungkin," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino kepada wartawan, Sabtu (9/5/2020).

"Kita tidak sedang berkompetisi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI," sambungnya.

Wibi mengatakan memang kondisi keuangan Pemprov DKI saat ini dilanda kesulitan. Atas bantuan yang diberikan pemerintah pusat, Wibi meminta Pemprov DKI fokus dengan data bansos yang akurat.

"Fraksi NasDem berterima kasih atas bantuan pemerintah pusat kepada rakyat Jakarta ketika memang kondisi keuangan DKI sedang kesulitan akibat dampak COVID ini dan ini juga dialami oleh Pemprov lainnya. Tentunya atas bantuan dari pemerintah pusat tersebut kami meminta Pemprov fokus untuk memberikan data penerima bansos yang akurat," ujar Wibi.

Wibi mengingatkan agar masyarakat yang berhak dapat menerima bansos. Dia meminta pemerintah pusat dan Pemprov DKI dapat bekerja sama.

"Jangan sampai ada yang berhak tidak dapat, sedangkan yang tidak berhak malah dapat. Sekali lagi NasDem meminta hentikan polemik, mari kita kerja sama," imbuhnya.

Dalam rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Rabu (6/5), Sri Mulyani mengaku mendapat informasi Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan tidak mampu memenuhi bansos untuk warganya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

"Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta," kata Sri Mulyani.

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," tambahnya.

Sementara, Pemprov DKI Jakarta menyatakan pihaknya telah mendistribusikan bantuan sosial sebelum penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB di Jakarta sudah diterapkan sejak pertengahan April lalu.

"Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya dan rakyat akan kesulitan pangan jika belum ada bansos pangan sejak PSBB diberlakukan. Sehingga, kami Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu," terang Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam rapat lintas Pemerintah Daerah dan Kementerian terkait bansos melalui telekonferensi di Balai Kota Jakarta, Senin (4/5). (detik/ps) 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel