LBH Pers: Kritik Jurnalis Farid Gaban ke Menteri Teten Tak Bisa Dipidana


Pantausatu.id - Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin menyatakan bahwa kritikan jurnalis senior Farid Gaban kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki tidak bisa dipidanakan.


Hal ini disampaikan Ade terkait langkah Ketua Umum Cyber Indonesia, Muanas Alaidid melaporkan Farid Gaban ke Polda Metro Jaya, Rabu kemarin.

Muanas melaporkan Farid atas tuduhan telah melakukan penyebaran berita bohong atau hoaks melalui akun Twitter @faridgaban berkaitan dengan kicauannya yang mengkritik kerja sama yang dibuat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki dengan situ jual-beli online, Blibli.com.

"Pernyataan kritik yang disampaikan oleh saudara Farid Gaban melalui akun media sosial miliknya sama sekali tidak dilandaskan niat jahat untuk menyebarkan berita bohong, melainkan menyampaikan kritik serta pendapatnya sebagai seorang warga negara," kata Ade kepada Suara.com,Kamis (28/5/2020).

Ade menjelaskan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau KUHP menyebutkan bahwa suatu tindakan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka penyampaian kritik di ruang terbuka yang dilakukan oleh Farid harus dimaknai sebagai sebuah hak asasi manusia, bukan sebuah tindak pidana.

Hak menyampaikan kritik adalah hak yang diakui dan dilindungi oleh Undang – Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Hal tersebut diatur dalam pasal 28E ayat 3 yang berbunyi 'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat'.

"Pernyataan kritik yang disampaikan FG (Farid Gaban) juga merupakan sebuah manifestasi dari amanat pasal 28F UUD 1945 mengenai haknya sebagai warga negara untuk menyampaikan informasi," ujarnya.

Pasal 28F UDD 1945 berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Menurut Ade, pernyataan kritik yang disampaikan oleh Farid tersebut adalah bentuk partisipasi publik dalam rangka melakukan pengawasan kepada pemerintah. Adapun hal tersebut diatur dalam Kovenan Internasional Hak–Hak Sipil Dan Politik sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005.

"Ketentuan tersebut dapat dilihat pada pasal 25 yang berisi; setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan," ucapnya.

"Kemudian ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas." (suara/ps) 

REKOMENDASI

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel