Anggota DPRD Jakarta: Saya mendapatkan laporan bahwa paket bansos Covid-19 berbeda-beda isinya


Pantausatu.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mempertanyakan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perihal harga paket bantuan sosial (Bansos), kepada warga yang terdampak langsung wabah Covid-19.


Pasalnya, pria yang kerap disapa Kent ini mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan paket sembako yang diberikan kepada warga setiap kepala keluarga (KK) seharga Rp 149.500.

Namun, fakta dilapangan tak sesuai dengan yang dianggarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta.

"Saya mendapatkan laporan bahwa paket bansos Covid-19 berbeda-beda isinya. Paket tersebut seharusnya seharga Rp149.500,- tapi paket tersebut tidak sampai seharga yang sudah dianggarkan," kata Kent dalam keterangannya, Rabu (29/4/2020).

Dari hasil temuan di lapangan, Kent menemukan perbedaan packing paket sembako, ada yang dari kardus dan juga plastik yang di tempel stiker pemprov.

Hal tersebut pun membuat warga bertanya-tanya dengan bedanya paket bansos tersebut dan juga hingga saat ini masih banyak warga yang terdampak langsung wabah Covid-19 yang tidak mendapatkan paket tersebut secara merata.

Padahal mereka benar-benar menjadi korban dampak pandemi Covid-19 ini dan sangat mengharapkan bantuan paket bansos tersebut.

Seharusnya, kata Kent, Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan harus bisa merangkul seluruh warga yang menjadi korban terdampak langsung Pandemi Covid-19.

"Harusnya dalam kondisi seperti ini Pemprov DKI harus bisa sigap untuk menenangkan warga dengan memberikan penjelasan, dan informasi sejelas jelasnya dan transparan. Saat ini masih banyak juga warga yang tidak dapat paket bansos ini dan pendistribusiannya yang tumpang tindih, lantas bagaimana solusi untuk warga yang pulang kampung? Semua hanya wacana saja," tegas Kent.

Kent pun menegaskan, Pemprov DKI Jakarta agar tidak main-main dengan pendistribusian paket sembako untuk warga Jakarta ini.

"Saya minta Pemprov DKI Jakarta jangan macam-macam dengan nasib rakyat yang lagi kesusahan karena terdampak langsung wabah Covid - 19 ini. Saya minta agar PD. Pasar Jaya, Dinas Sosial dan Gubernur Anies Baswedan terbuka dalam permasalahan ini," tuturnya.

Ia pun mengapresiasi penundaan pemberian Bansos tahap kedua, pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal tersebut dan kini sedang dilakukan perbaikan penerima data bansos, agar tak terjadi kesalahan lagi seperti periode pertama yang dilaksanakan pada 9 April hingga 24 April.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Pemprov DKI melalui laman resmi corona.jakarta.go.id, bansos yang sudah disalurkan ada sebanyak 1.178.173 kepala keluarga (KK).

Target pemberian bansos yang diberikan oleh Pemprov DKI sebanyak 1,2 juta KK.

"Memang seharusnya diubah sistem pemberian dan penerima bansos, agar tidak tumpang tindih. Dan harus diperbaharui kembali data yang baru, karena banyak yang tidak mendapatkan bansos hingga saat ini," katanya.

Kent juga meminta kepada Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini PD. Pasar Jaya, agar tidak terlalu lama melakukan penundaan pemberian Bansos Covid-19 tahap kedua.

Dikarenakan banyak warga yang tak mampu bergantung hidup kepada paket bansos tersebut.

"Jangan terlalu lama untuk menunda paket bansos tersebut, karena warga sangat membutuhkan. Jangan sampai warga terlanjur mati kelaparan karena tidak mendapatkan paket bansos itu, karena terlalu berbelit-belit birokrasinya," tuturnya.

Selain itu, Gubernur Anies Baswedan harus kembali memikirkan solusi karena banyaknya warga yang diam-diam sudah pulang ke kampung halaman, dikarena di Jakarta tidak ada yang menjamin kehidupannya.

"Mereka memilih untuk pulang kampung diam-diam, daripada di Jakarta tidak ada apa-apa dan tidak mendapatkan apa-apa. Karena mereka pikir disini tidak ada kepastian bantuan dan jaminan dari Pemprov DKI. Oleh karena itu, saya meminta kepada Pak Anies harus benar-benar memikirkan kembali nasib warga Jakarta yang tidak pulang kampung," katanya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada 1,2 juta Kepala Keluarga (KK) berstatus miskin dan rentan miskin di Ibu Kota.

Tujuan distribusi bansos untuk membantu warga terdampak Covid-19.

Diketahui, nilai total harga paket bantuan sembako yang diterima warga ibu kota, ternyata tak sesuai dengan yang dianggarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan paket sembako yang diberikan kepada warga membutuhkan tiap kepala keluarga (KK) seharga Rp 149.500, namun fakta yang ditemukan di lapangan berbeda.

Misalnya di RW 05 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, masing-masing wilayah RT, warganya menerima paket sembako yang berbeda-beda.

Warga RT 01 hanya sebagian KK yang mendapat sembako.

Sembako yang dikemas dalam satu kardus berisi beras 5 kilogram, jika dinilai harga rata-rata di pasaran jadi Rp50 ribu, sarden 2 kaleng merek Gaga ukuran 155 gram seharga Rp15 ribu dan satu botol minyak goreng merek Tropical ukuran 1 liter, seharga Rp15 ribu.

Kemudian 2 buah biskuit Roma Sari Gandum seharga Rp 12 ribu dan masker kain 2 pieces seharga Rp 10 ribu.

Sehingga total nilai paket sembako tersebut seharga Rp 102 ribu.


Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Anggota DPRD DKI Jakarta Kenneth Pertanyakan Paket Bansos Covid-19 Berbeda,

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel