Ruangguru Dapat Proyek Kartu Prakerja Rp 5,6 Triliun Berkat Belva Stafsus Milenial? Rachland: Pecat!


Pantausatu.id - Pendiri Ruangguru, Belva Devara menjadi Staf Khusus Milenial Presiden Republik Indonesia.


Ruangguru ditunjuk menjadi aplikator Kartu Prakerja, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (RI) Belva Devara dinilai melakukan praktek korupsi.

Rachland Nashidik pun mendesak Presiden RI Joko Widodo agar segera memecat Pendiri sekaligus Direktur Utama Ruangguru tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rachland Nashidik lewat akun twitternya @RachlanNashidik; ada Selasa (14/4/2020).

Dalam statusnya, Rachland Nashidik menegaskan Jokowi harus menghentikan pelatihan online dalam Program Kartu Prakerja.

Sebab, tidak hanya ekonomi bangsa kini tengah mengalami resesi imbas virus corona, kebijakan tersebut ditegaskannya terindikasi adanya praktek kolusi.

"Pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus. Bisnis terpuruk. PHK dimana-mana. Tapi negara malah menyediakan Rp. 5.6 Triliun untuk pelatihan online?," ungkap Rachland Nashidik

"Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus Presiden," tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya menduga alasan utama Pemerintahan Jokowi mendorong Perppu Covid-19 karena terkait hal tersebut.

"Perusahaan yang dipimpin stafsus Milienial Presiden jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Total anggaran dari negara: Rp. 5.6 Triliun," ungkap Rachland Nashidik.

"Kini kita tahu apa guna pasal 'kekebalan hukum' dalam Perppu Covid-19 itu," sindirnya.

Terkait polemik yang terjadi dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja yang digelar selama masa pandemik virus corona, Rachland Nashidik pun menyampaikan sejumlah catatan.

Hal pertama adalah menghapus pendanaan negara bagi pelatihan online.

Selanjutnya menggunakan seluruh anggaran Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun untuk BLT rakyat.

Hal kedua adalah menyalurkan BLT lewat bank milik pemerintah, seperti BRI.

"Jangan gunakan jasa fintech karena moral hazzardnya besar," jelas Rachland Nashidik.

Hal terakhir adalah memecat Staf Khusus Presiden yang telah terbukti melakukan tindakan dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja.

"Presiden segera berhentikan stafsusnya yang terlibat," ungkap Rachland Nashidik.

"Pecat stafsus korup!," tegasnya. (tribunnews)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel