PKS Geram Pemprov DKI Gagal Jalankan PSBB Periode Pertama


Pantausatu.id - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Dedi Supriadi menilai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) periode pertama belum efektif. 


Secara total, katanya, jumlah pasien terpapar covid-19 grafiknya belum melandai.

“Jangan sampai pengorbanan masyarakat yang menegakkan aturan itu jadi sia-sia karena kurangnya upaya pendisiplinan di lapangan," kata Dedi dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (27/4).

Menurut Dedi, Jakarta terlihat sepi penduduk hanya di jalan-jalan protokol jalan nasional dan juga daerah-daerah perkantoran, yaitu di sekitar Jalan MH Thamrin, Sudirman, dan Rasuna Said. Namun, ketika memasuki daerah-daerah perkampungan atau padat penduduk, masih terlihat kerumunan warga.

Pemprov DKI diminta meningkatkan lagi pengawasan penegakan PSBB ini dengan menurunkan aparat di lapangan terutama di daerah-daerah padat penduduk.

Namun, Dedi mengakui kurangnya jumlah personel Satpol PP di Jakarta. "Lebih-lebih bila harus memenuhi kebutuhan untuk menegakkan aturan PSBB," katanya.

Oleh karena itu, Dedi mengusulkan agar Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) yang jumlahnya cukup besar di DKI dapat dialihfungsikan sementara untuk membantu tugas-tugas Satpol PP.

Hal ini, menurutnya, agar daya jangkau Satpol PP untuk penegakan aturan PSBB ini bisa berlangsung lebih massif, lebih luas daya jangkaunya, dan juga lebih efektif untuk menegakkan aturan.

“Jumlah PJPL di Jakarta lebih dari 100 ribu. Bisa saja setiap 2 orang Satpol PP bertugas didampingi oleh 4 PJLP yang diambil dari unit lain yang saat ini aktivitasnya berkurang," pungkas Dedi. (mediaIndonesia/ps)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel