Ketum PP Muhammadiyah Lontarkan Kritik Keras Ditujukan ke Pemerintah Soal Mudik


Pantausatu.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadyah Prof Haedar Nashir menyampaikan pernyataan keras terkait penanganan virus Corona jenis baru COVID-19.


Tokoh kelahiran Bandung, 25 Februari 1958 itu meminta pemerintah bersikap tegas soal pelarangan Mudik Lebaran.

Haedar menyatakan, jangan sampai ormas dan tokoh agama diminta meyakinkan warga untuk tidak Mudik, sementara pemerintah sendiri membolehkan dan tidak melarang warga untuk Mudik.

"Kalau memang pemerintah mengizinkan warga Mudik, biarlah tokoh agama berhenti mengimbau warga, sehingga segala urusan Covid-19 menjadi sepenuhnya urusan pemerintah," tegar Haedar Nashir, dikutip dari laman muhammadiyah.or.id, Senin (6/3).

Dia memahami bahwa Mudik Lebaran yang sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia dalam kondisi normal, merupakan hal positif.

Sebab, hal itu menjadi wadah menjalin silaturahmi, merekat kekeluargaan dan merawat hubungan sosial dengan lingkungan.

Namun sekarang kondisinya berbeda. Indoensia sedang dihadapkan pada musibah besar berupa wabah Covid-19. Oleh karena itu tradisi Mudik perlu dipertimbangkan untuk tidak dilakukan tahun ini.

Bahkan, kata Haedar, berbagai kegiatan keagamaan saja dibatasi sedemikian rupa sesuai dengan hukum syariat. Oleh karena itu, Mudik yang menjadi kebiasaan sosial seharusnya dapat dihentikan sementara.

Dalam kondisi sekarang, karanya, masyarakat hendaknya mengedepankan prinsip yang ada dalam agama; La Dharara wa Laa Dhirara - jangan melakukan sesuatu yang menimbulkan kemudaratan atau kerugian bagi diri sendiri dan keluarga, maupun orang banyak.

"Saatnya kita sekarang ini mencoba untuk mengerem semua kegiatan termasuk Mudik. Mudik bisa diganti di waktu lain, di saat kita sudah keluar dari musibah ini. Insyaallah akan ada manfaatnya," sebut Haedar.

Terkait kebijakan transportasi, Haedar mengharapkan agar pemerintah berada dalam satu langkah dan kebijakan yang sama.

Ketika ormas keagamaan khususnya di kalangan kaum muslimin diminta fatwa soal Mudik dan berbagai kegiatan keagamaan. Bahkan, ada sebagian yang mengharamkan tradisi pulang kampung itu, maka pemerintah juga harus melakukan kebijakan yang sejalan.

"Jangan sampai pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan hal lain, lalu transportasi dan kebijakan transportasi tidak sejalan dengan imbauan Mudik pada tahun ini. Kita semua ingin keluar dari musibah yang besar ini dan berhaarap, bermunajat agar bangsa Indonesia dan warga dunia juga segera berakhir dari Covid-19," tandasnya. (fat/jpnn)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel