Anies Terancam Hukuman Mati Karena Diduga Sunat Bansos DKI


Pantausatu.id - Di saat kepala daerah lain secara mandiri mengucurkan dana untuk penanganan wabah corona, DKI 1 malah ngemis ke pemerintah pusat. 


Ironisnya target 1 juta per KK disunat habis-habisan hingga cuma sampai 600 ribu. Padahal sebelumnya KPK sudah memberikan peringatan keras hingga hukuman mati.

Seharusnya KPK jeli mengawasi penyaluran dana bansos yang ada di DKI. Meski Jakarta memiliki KPK DKI sendiri, nyatanya Bambang Widjayanto sebagai Ketua lebih sibuk mengurusi Said Didu yang kini terancam diadili.

Makanya tak heran kalau tak ada pengawasan sama sekali di DKI. Padahal sebelumnya dalam video konferensi dengan Ma'ruf Amin, Anies berjanji mengucurkan 1 juta per KK untuk 2,6 juta warga miskin di DKI.

Seperti diberitakan tribunnews.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Sosial telah menyepakati besaran yang akan diberikan kepada warga dengan ekonomi menengah ke bawah yang terdampak virus corona (Covid-19) di DKI.

Total uang yang akan diberikan kepada masing-masing keluarga adalah sebesar Rp 1 juta per keluarga.

"Tim DKI dan Kemensos sepakati untuk memberi dukungan Rp 1 juta per keluarga untuk digunakan bersama-sama," ucap Anies dikutip dari Kompas.com saat video konferensi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, Kamis (2/4/2020).

Tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada warga miskin yang terdampak corona ini dilakukan bersama oleh Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat.

Total warga yang harus dibantu adalah 3.700.000 orang. Pemprov DKI sendiri memiliki tanggung jawab tetap memberikan bantuan kepada 1.100.000 orang.

Adapun pemerintah pusat berpartisipasi memberikan bantuan kepada 2.600.000 warga yang rentan miskin.

Untuk itu, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran Rp 4,57 triliun yang akan disalurkan kepada 2.600.000 warga selama bulan April dan Mei.

"Targetnya 2.600.000 orang, bansosnya Rp 880.000 diberikan selama dua bulan. April sampai Mei sehingga nilai totalnya Rp 4,576 triliun," jelasnya.

Kemudian, sisanya akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta akan menambahkan Rp 120.000 dalam bantuan dari pemerintah pusat untuk 2,6 juta warga sehingga setiap keluarga mendapatkan Rp 1 juta.

Naas bagi warga Jakarta, janji DKI 1 awal April berbuah pahit di belakang hari. Ternyata besaran sembako yang diberikan per minggu cuma 149.500 rupiah. Artinya selama sebulan berarti dikali 4 atau sekitar 600 ribu. Ini jauh sekali di bawah target 1 juta per KK.

Bansos tersebut berbentuk satu paket, yaitu: beras 5 kg, 2 buah sarden kaleng kecil atau 1 buah kaleng besar, 2 bungkus biskuit, 1 pouch minyak goreng ukuran 0.9 liter, 2 batang sabun mandi, dan 2 masker kain.

Tanpa ada daging ayam apalagi daging sapi. Artinya memang benar kalau ditotal sekitar 149.500.

Pertanyaannya sisa 400k per KK ke mana? Padahal 2,6 juta warga atau 1,2 KK dikali 400 ribu sama dengan 480 milyar atau hampir setengah triliun.

Sebelumnya ketua KPK mewanti-wanti agar tak ada pejabat yang menyunat anggaran di tengah wabah corona.

Seperti dilansir detik.com, Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan kepada seluruh pihak agar tak melakukan tindak pidana korupsi di tengah wabah virus Corona (COVID-19).

Ia menyebut pelaku korupsi di saat bencana bisa diancam dengan hukuman mati.

"Apalagi di saat sekarang, kita sedang menghadapi wabah Corona. Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi karena tidak memiliki empati kepada NKRI. Ingat korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Sabtu (21/3/2020).

Apakah ini artinya jajaran pemprov DKI terutama DKI 1 bisa terancam hukuman mati? Kita tunggu ketegasan KPK dalam hal ini. Mengutip penyataan SBY, equality before the law. Artinya hukum tak pandang bulu, sama seperti dahulu Ahok yang dituntut ke penjara karena salah ucap.

Kini kasus yang sama apalagi soal dana bansos yang merugikan warga di tengah pandemi corona.

Seharusnya KPK bisa menyelidiki dugaan aliran dana bansos yang tak sesuai di DKI. Apalagi ini ada bantuan dari pusat yang jumlahnya fantastis.

Saat daerah lain seperti Jabar, Jateng dan Jatim mengucurkan dana lebih banyak dan tak meminta dari pusat, kenapa DKI yang ketahuan prosentase bantuannya paling sedikit malah menyunat dana dari pusat.

Kita bisa berpikir positif kalau Anies tak mengutarakan target 1 juta per KK sebelumnya.

Semisal dana sekian, belum oeprasional seperti transportasi dan lain-lain. Tapi kalau sudah menyepakati 1 juta per KK, artinya tak bisa diganggu gugat, yang sampi ke tangan warga adalah 1 juta bukan 600 ribu.

Semoga pemerintah pusat dan KPK memberikan pengawasan lebih ke daerah zona merah dengan jumlah kasus tertinggi seperti DKI.

Bukan saja faktor banyaknya masyarakat yang harus dibantu, tapi bagaimana bantuan tersebut tepat sasaran.

Jika ditemukan adanya pelanggaran di tengah jalan, tak usah ragu untuk memberlakukan hukuman mati, untuk siapapun yang memang sengaja menyunat dana bansos di tengah pandemi.

Begitulah kura-kura.


Referensi:
https://wartakota.tribunnews.com/amp/2020/04/02/warga-dki-jakarta-bakal-terima-uang-rp-1-juta-per-kk-kompensasi-wabah-virus-corona?page=2

https://m.detik.com/news/berita/d-4947916/pandemi-corona-ketua-kpk-pelaku-korupsi-saat-bencana-diancam-hukuman-mati
Reactions:
Pantausatu
Media mencerahkan juga mencerdaskan

Related Posts