KPUD Tangsel Mengaku Khilaf Ada WNA Masuk DPT di Pemilu 2019

Post a Comment

PantauSatu | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mencatat sebanyak 268 Warga Negara Asing (WNA) di wilayahnya telah memiliki KTP Elektronik dan Surat Keterangan (Suket).

Dari jumlah itu, WNA yang memegang Suket sebanyak 220 orang, sedangkan yang telah ber-KTP elektronik mencapai 48 orang. Namun rupanya pihak KPU Kota Tangsel kecolongan, lantaran 5 dari WNA yang memegang KTP Elektronik itu telah masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Ketua KPU Tangsel Bambang Dwitoro menuturkan, menyusul adanya berita WNA masuk DPT di Cianjur, Jawa Barat, pihaknya langsung aktif meminta data WNA yang ada di Disdukcapil.

"Kami langsung inisiatif meminta datanya ke Disdukcapil Tangsel, dan ternyata setelah dikroscek, ada WNA yang masuk ke DPT Tangsel. Tetapi data WNA tersebut sudah kami tuntaskan," kata Bambang, Sabtu (9/3/2019).

Kelima WNA yang masuk DPT di Tangsel tersebar secara merata di wilayah Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, dan Pamulang. Mereka umumnya berprofesi sebagai tenaga pengajar di sekolah tertentu.

"Masuknya WNA ke DPT karena banyak kawan-kawan yang di bawah tidak bisa membedakan mana KTP WNA dan KTP WNI. Jadi ada kekeliruan dalam membedakan KTP WNA dan WNI," jelasnya.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pihaknya telah mencoret daftar kelima WNA yang masuk ke DPT di Tangsel. Sehingga langkah itu dianggapnya telah selesai, dan tak membuka ruang polemik baru.

Sementara Ketua Bawaslu Tangsel Muhamad Acep merasa kecolongan dengan adanya lima WNA yang masuk dalam DPT.

"Kami mendapatkan informasi dari Bawaslu bahwa ada WNA yang terdaftar untuk Pemilu 17 April 2019. Kemudian, kami langsung menelusuri informasi tersebut," ungkapnya.

Dari hasil penelusuran, ternyata benar bahwa ada 5 WNA yang tinggal di wilayah Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Pamulang, masuk ke dalam DPT di Tangsel. Bawaslu pun secepatnya akan menelusuri kesalahan pendataan itu.

"Yang berhak untuk mencoret DPT itu adalah KPU," sambungnya.

Berdasarkan aturan yang ada, kata Acep, yang boleh masuk DPT adalah WNI. Meskipun WNA memiliki KTP Elektronik, namun mereka tetap tidak bisa mencoblos. "Biasanya WNA memiliki KITAS, kemudian sudah 10 tahun tinggal bisa memiliki KTP-el," tandasnya.



sumber: Okezone

Pantausatu
Media mencerahkan juga mencerdaskan

Berita lainnya

Post a Comment